Sukses

Sudrajat Ingin Jadikan Pasar Cisaat Sukabumi sebagai Objek Wisata

Calon gubernur Jawa Barat nomor 3 Sudrajat memuji kondisi pasar semimodern Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

Liputan6.com, Sukabumi - Calon gubernur Jawa Barat nomor 3 Sudrajat mengunjungi ke pasar semimodern Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Calon yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu pun memuji kondisi pasar tersebut.

"Saya lihat di dalam cukup baik sanitasinya. Saya lihat cukup bersih, tetapi masih bisa ditingkatkan," ujar Sudrajat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/3/2018).

Sudrajat juga melihat kondisi pasar tersebut perlu diperbesar karena masih banyak pedagang yang belum mendapatkan tempat.

"Saya juga melihat masih banyak pedagang yang di luar belum tertampung oleh pasar ini. Mudah-mudahan ke depan, bupati setempat lebih bisa memperhatikan dan kalau nanti ada permodalan bisa upgrade menjadi pasar yang bertingkat sehingga pedagang-pedagang yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Dengan begitu, lalu lintas menjadi lancar," ungkap alumnus Universitas Harvard ini.

Sudrajat mencanangkan, jika dirinya dan Ahmad Syaikhu terpilih, maka akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk menyelesaikan permasalahan pasar tersebut.

"Saya harap ke depan, dengan berkolabirasi dengan pimpinan kota atau kabupaten, program pasar modern dan pasar bersih bisa terwujud. Semua pedagang bisa tertampung tertib," kata dia.

Sudrajat menargetkan pasar bukan hanya menjadi tempat orang berjualan dan membeli, tetapi bisa menjadi objek wisata. "Pasar tradisional ini adalah simbol dari kegiatan masyarakat dan ekonomi masyarakat, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan," ucap Sudrajat. 

2 dari 2 halaman

Bank Tanah

Sudrajat juga berjanji untuk membangun Bank Tanah jika kelak terpilih sebagai gubernur Jabar periode 2018-2023 mendatang. Kehadiran Bank Tanah diniliainya penting untuk menjaga kedaulatan warga Jabar.

Menurutnya, kepemilikan tanah menjadi wujud kedaulatan masyarakat. Dia berharap, masyarakat Jabar tidak menjual tanahnya jika tidak benar-benar membutuhkan uang. Terlebih, sekitar 82 persen lahan di Indonesia kini telah dikuasai perusahaan-perusahaan besar.

"Makanya, saya juga minta para ulama untuk meyakinkan masyarakat agar jangan menjual tanahnya kalau teu butuh-butuh teuing mah (kalau tidak butuh-butuh amat) karena tanah itu harta awal kita hingga akhir. Punya tanah, berarti kita berdaulat," tegas Sudrajat.

Untuk menghindari penguasaan tanah oleh pihak-pihak tertentu dalam skala besar, Sudrajat berjanji mendirikan Bank Tanah. Sehingga, masyarakat Jabar bisa berdaulat di atas tanah kelahirannya sendiri.

"Daripada menjual tanahnya ka orang lain, lebih baik dijual ke pemerintah provinsi. Kita ingin tanah-tanah di Jabar tidak dikuasai perusahaan-perusahaan besar," tegasnya.

Disinggung mekanisme Bank Tanah yang menjadi salah satu program prioritasnya itu, Sudrajat menerangkan, pihaknya akan mengalokasikan dana APBD untuk membeli langsung tanah-tanah yang dijual masyarakat Jabar. Tanah yang nantinya sudah dikuasai Pemprov Jabar tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Jabar.

"Kalau ada masyarakat yang menjual tanahnya beramai-ramai dan lahannya cukup untuk pembangunan, diprioritaskan dibeli oleh provinsi. Menurut Walhi hari ini, lebih 82 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh corporate-corporate besar, itu jangan sampai terjadi di Jabar. Maka provinsi harus menjelma menjadi 'corporate besar' juga. Harus bisa menguasai tanah agar diberdayakan demi kepentingan masyarakat Jabar sebesar-besarnya," paparnya.

Sudrajat juga mengatakan, Pemprov Jabar harus benar-benar mengawasi dan memberdayakan tanah-tanah yang tersisa di Jabar saat ini. Pihaknya akan menginventarisasi tanah-tanah yang dijadikan lahan pertanian, termasuk tanah-tanah tidak produktif di Jabar. Tidak hanya itu, Sudrajat akan mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jabar agar memiliki aset tanah seluas-luasnya melalui Bank Tanah.

"Tanah pertanian itu jangan sampai mudah dikonversi menjadi industri dan perumahan, agar kedaulatan pangan Jabar juga tidak terganggu, termasuk tanah-tanah tidak produktif pun harus diberdayakan, agar tidak menjadi objek manipulasi pengembang untuk memiliki tanah-tanah tersebut," ia memungkas.