HEADLINE: Urung Deklarasi Capres 11 April, Ada Apa dengan Prabowo?

Ada kabar yang menyebut, batalnya deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2019 berkaitan dengan dana.

Prabowo disebut-sebut sudah kehabisan dana. Ia tak punya cukup logistik untuk bertarung melawan Jokowi.

Direktur Populi Center, Usep S Ahyar berpendapat, ada kemungkinan masalah dana menjadi pertimbangan Prabowo. Terlebih, dia sudah dua kali mengikuti pemilu. 

"Mungkin kan dua kali maju sebagai capres ataupun cawapres itu banyak pengeluaran. Itu salah satu pertimbangan juga," kata Usep kepada Liputan6.com, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Namun, dia percaya kader Gerindra tidak akan membiarkan Prabowo kesulitan. Mereka pasti akan menyokong pembiayaan dalam pencalonan politikus berusia 66 tahun itu.

"Saya kira orang kuat Gerindra yang mungkin backing soal pembiayaan. Mungkin soal batal deklarasi, Pak Prabowo mencari pertimbangan lain," lanjut dia.

Menurut Usep, ada hal lain yang lebih krusial yang membuat mundurnya pencalonan Prabowo. Salah satunya, soal lobi-lobi dengan partai lain. 

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono membantah soal isu kurang dana tersebut. Dia mengatakan Prabowo masih memiliki uang yang cukup dari kantong pribadinya. Kalaupun tidak, kata dia, kader rela membantu.

"Wah kalau duit sangat cukup buat beliau pribadi dan seluruh kader sangat ikhlas untuk membantu beliau, termasuk gotong royong soal pembiayaan. Jadi enggak ada masalah soal itu," ujar Ferry.

Dia menilai kabar tersebut sengaja diembuskan oleh lawan politik Prabowo. Tujuannya, untuk demoralisasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan kakaknya masih memiliki "logistik" yang cukup untuk nyapres. Hanya saja, lanjut dia, mungkin Prabowo berdeklarasi setelah memperoleh gizi cukup. 

"Gizi, gizi yang cukup," jawab Hashim menjawab pertanyaan kapan Prabowo deklarasi.

Namun, dia tidak menjelaskan gamblang gizi yang dimaksudnya. "Ya mungkin Pak Prabowo minum susu, makan telur, makan kacang hijau, makan ikan nanti dapat pencerahan, dapat wahyu bisa deklarasi," ujar Hashim di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 28 Maret 2018.

Jika bukan karena "logistik", apakah mungkin Prabowo ingin mengumumkan maju Pilpres 2019 ketika sudah mendapat calon wakil presiden-nya?

Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi mendampingi Prabowo dalam pesta demokrasi tersebut. Salah satunya Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya membuka diri kepada siapapun untuk mendampingi sang ketum, termasuk Gatot.

"Kalau cawapres kita nanti akan diskusikan dengan calon mitra partai koalisi jadi siapa pun yang kita putuskan ya kita terima pasti mempertimbangkan segala faktor termasuk elektabilitas, kapabilitas, kapasitas dan lain-lain," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 2 April 2018.

Pertemuan Rahasia Prabowo-Luhut

Sementara, pada Jumat (6/4/2018) lepas siang, Prabowo diam-diam bertemu empat mata dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat. Wasekjen Gerindra Andre Rosiade membenarkan hal tersebut.

Ada spekulasi, keduanya berbicara soal Pilpres 2019. Namun, Andre membantahnya.

"Katanya pertemuan itu di Grand Hyatt, saya enggak tahu, tapi ada teman-teman (media) yang menyaksikan. Kalaupun ada, pertemuan itu pertemuan biasa saja sahabat lama antara Pak Prabowo dan Pak Luhut, karena pernah sama-sama di tentara bareng-bareng, di Kopassus, dulu juga pernah punya bisnis bersama. Jadi ini pertemuan sahabat lama biasa saja," ucap Andre saat dihubungi Merdeka.com.

Menurut dia, pertemuan eksklusif tersebut dilakukan usai salat Jumat. 

Andre juga menampik, Luhut diutus melobi Prabowo untuk bergabung ke poros Jokowi. Sebab, Prabowo belum menyatakan sikapnya.

"Kan ada orang bilang ini dilobi gitu Prabowo karena ragu, meskipun saya engga tahu pertemuan itu tapi saya tegaskan bahwa pertemuan itu tidak akan mengubah konstelasi apapun," ujar Andre.

"Dan kami meyakinkan partai Gerindra pertemuan itu tidak akan mengubah rencana pencalonan Pak Prabowo menajdi Calon Presiden 2019," tandas Andre.

Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, Prabowo Subianto masih menimbang soal elektabilitasnya untuk maju dalam Pilpres 2019.

Namun, Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengungkap, tidak ada lawan sepadan untuk Joko Widodo atau Jokowi jika Prabowo tidak maju.

Oleh karena itu, partai oposisi ingin Prabowo berkontestasi kembali.

"Nah, itu kenapa juga partai-partai yang lain, lalu pihak di luar koalisi juga menginginkan Pak Prabowo. Karena enggak ada lawan yang sepadan dengan Pak Jokowi sebenarnya," kata Usep.

Sebelumnya, peneliti Populi Center Hartanto Rosojati mengatakan, Jokowi masih menduduki peringkat pertama sebagai calon Presiden dengan elektabilitas tertinggi, yaitu sebesar 52,8 persen.

Hartanto menyebut, elektabilitas Jokowi jauh melampaui rival terdekatnya, Prabowo Subianto diperingkat kedua dengan elektabilitas hanya 15,4 persen. 

"Persentase (elektabilitas Jokowi) mengalami penurunan, namun tidak signifikan (Desember 2017) masih dalam ambang margin of error," kata Hartanto di Kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2018.

Populi Center melakukan survei mulai dari 7-16 Februari 2018 dengan respoden 1200 dan margin of error 2,89 persen. Survei itu dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling.

Secara terpisah, Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi, Michael Mamentu mengatakan, bisa jadi Prabowo menunggu deklarasi Jokowi. Namun, ini bukan berarti ia ragu maju dalam Pilpres 2019.

"Bisa saja itu soal menunggu (Jokowi), tapi bukan berarti dia ragu untuk maju. Itu tidak. Bisa aja dalam konteks, kita lihat siapa dukung siapa. Intinya menunggu siapa yang ada di belakang Jokowi, kelompok politik mana, siapa yang ada di belakang dia. Itu soal pembentukan strategi saja," kata Mamentu kepada Liputan6.com.