Ridwan Kamil Bicara Pentingnya Pembekalan Antikorupsi

Liputan6.com, Bandung - Pembekalan antikorupsi merupakan bagian dari upaya membangun integritas dan memantapkan komitmen antikorupsi terutama bagi para penyelenggara negara.

Hal ini disampaikan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengikuti acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN hari ini di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 17 April 2018.

Acara yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat.

"Alhamdulillah, saat kami memimpin Kota Bandung, sejak awal sebagai Wali Kota kami sudah bekerjasama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/4/2018).

Menurutnya, keteladanan pemimpin memiliki pengaruh besar dalam upaya mencegah perilaku korupsi. Oleh karena itu, saat memimpin Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku senantiasa mengingatkan seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung untuk menghindari praktek-praktek korupsi.

"Tak hanya mengingatkan, kami juga membuat sistem yang tidak memungkinkan ASN kota Bandung, melakukan korupsi yaitu aplikasi e-budgeting, yang mengunci perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemkot Bandung sejak dari awal," paparnya.

Apa yang telah dilakukannya di Kota Bandung, menurut Ridwan Kamil, akan dibawanya ke Provinsi Jawa Barat untuk juga diterapkan di 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar.

"Ini karena pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum) memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan antikorupsi," jelas Ridwan Kamil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wawancara Liputan6.com dengan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

2 dari 2 halaman

Pembekalan dari KPK

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Sementara itu menurut Komisioner KPK Basaria Pandjaitan, apa yang dilakukan KPK dengan membekali para calon gubernur dan wakil gubernur merupakan yang pertamakali dilakukan.

"Tahun sebelumnya, kegiatan pembekalan dilakukan setelah kepala daerah terpilih. Namun tahun ini, pembekalan dilakukan awal untuk memberikan pemahaman yang lebih preventif terkait korupsi, saat nantinya para calon terpilih menjadi kepala daerah," ungkap Basaria.

Senada dengan Basaria, Mendagri Tjahjo Kumolo yang menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam pembekalan ini menegaskan, pentingnya para calon kepala daerah mendapatkan pembekalan terkait pencegahan korupsi.

Tjahjo mencontohkan adanya beberapa kasus pemimpin daerah, yang tertangkap KPK karena membantu orang tuanya, yang sebelumnya adalah kepala daerah, atau yang dikenal dengan istilah politik dinasti.

"Selain itu, area rawan lain selain hibah dan bansos, dalam praktek korupsi para kepala daerah adalah dalam bidang perencanaan keuangan daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo memuji upaya yang dilakukan beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kota Bogor, Solo, dan Banyuwangi yang telah menerapkan perencananaan keuangan daerah secara baik dan juga telah menerapkan e-budgeting.