Dedi Mulyadi Berkomitmen Evaluasi Tata Ruang Jabar

Liputan6.com, Bandung - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki komitmen untuk mengevaluasi tata ruang di Jawa Barat. Langkah ini dilakukan agar lingkungan di Jawa Barat tetap terjaga.

Menurutnya, proses pembangunan berlangsung setelah melalui telaah kritis dampak terhadap lingkungan sekitar. Niatan mantan Bupati Purwakarta tersebut terungkap dalam sebuah diskusi yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan yang memiliki nilai ekonomi memang penting. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa pembangunan dalam kerangka menjaga alam justru jauh lebih penting.

Karena itu, kata Dedi, alam dan lingkungan harus menjadi variabel determinan dalam menentukan program di sebuah daerah.

"Biasanya kan begitu, semua daerah ingin pembangunan itu bernilai ekonomi. Hari ini menjaga hutan belum dianggap memiliki nilai ekonomi, menjaga sungai belum dianggap memiliki nilai ekonomi. Tetapi saya meyakini anggapan itu tidak sepenuhnya benar, secara jangka panjang kita ini sangat membutuhkan alam," ujar Dedi.

Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar ini mengaku siap melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dirinya meyakini, evaluasi tersebut dapat melahirkan implikasi positif terhadap perkembangan daya dukung lingkungan di sebuah daerah.

"Saya kira harus ada evaluasi soal tata ruang. Jadi, ke depan itu jelas, ini ruang untuk manusia dan ini ruang untuk lingkungan, keduanya tidak tumpang tindih. Kalau ada aspek yang merugikan lingkungan dalam sebuah aturan tata ruang, maka ya harus evaluasi," papar Dedi Mulyadi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Cawagub Dedi Mulyadi pasangan Cagub Deddy Mizwar menyapa budayawan pencak silat dengan turut menabuh alat musik tradisional gong dan kendang yang mengiringi atraksi pemain pencak silat.

2 dari 2 halaman

Soroti Masalah Alih Fungsi Lahan

Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal sebagai tokoh peduli lingkungan itu juga menyoroti masalah alih fungsi lahan. Dampak positif alih fungsi tersebut menurut dia harus dirasakan oleh masyarakat yang mengalami penggusuran.

"Kalau ada proyek, biasanya ada penggusuran. Nah, masyarakat sekitar itu di samping ganti rugi juga harus meraih manfaat. Mereka harus menjadi orang pertama yang menerima manfaatnya," tuturnya.

Fenomena daerah yang mendadak menjadi kering karena industrialisasi menurut Dedi harus segera diakhiri.

Sebaliknya, kata dia, daerah tersebut harus tetap terjaga secara lingkungan. Dedi melihat sisi penting mata air dan wilayah resapan air agar dikuasai oleh pemerintah.

"Jangan sampai daerah yang kaya air, tetapi masyarakatnya kekurangan air. Tidak boleh terjadi anomali seperti itu hari ini dan di masa yang akan datang," tegas Dedi.

Reporter : Eko Prasetya

Sumber : Merdeka.com