Ombudsman Harap Visi Misi Calon di Pilkada Bali Konkret

ilustrasi Pilkada serentak — Pilkada serentak

Liputan6.com, Denpasar - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali mengharapkan visi-misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tidak terlalu melambung.

"Jika pasangan calon gubernur-cawagub mampu menyiapkan visi yang konkret, dalam artian bisa diwujudkan, tentu akan lebih menarik perhatian publik," ujar Kepala ORI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab di Denpasar, Bali, seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/5/2018).

Umar menyebut, memang semua tergantung pada kemampuan masing-masing pasangan calon untuk mewujudkan visi-misi dan program kerja yang sudah dirancang.

"Namun, menurut saya sudah cukup bagus jika apa yang dijanjikan itu bisa dengan cepat dirasakan publik ketika nanti sudah terpilih. Misalnya saja terkait janji perizinan yang cepat, murah, dan gratis haruslah bisa direalisasikan," ucapnya.

Demikian juga, kata Umar, dengan janji untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gratis juga akan mendorong publik untuk memilih saat Pilkada Bali 2018.

"Isu pelayanan publik itu sangat seksi karena pelayanan publik merupakan hak asasi manusia yang juga diatur dalam UUD 1945, serta publik harus mendapatkan hak-hak mereka," kata Umar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

video pdip resmi usung wayan koster di pilkada bali

2 dari 2 halaman

ORI Sengaja Mengundang

Oleh karena itu, Umar mengaku, sengaja mengundang kedua pasangan calon peserta Pilkada Bali 2018 untuk menyampaikan visi dan misinya.

Khususnya, lanjut dia, apa yang menjadi fokus perhatian mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Visi pelayanan publik yang disiapkan oleh pasangan calon, selanjutnya diperkuat dengan penandatanganan komitmen atau pakta integritas pasangan calon agar konsisten terhadap visi tersebut dan bersedia menjalankan saran Ombudsman jika terjadi penyimpangan atas visi itu," papar Umar.

Menurut Umar, sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, pihaknya ingin memastikan bahwa janji-janji pasangan calon dapat diukur dan dapat ditagih jika telah terpilih.

"Dari pengalaman sejumlah pilkada sebelumnya, para bupati relatif merespons dan menjalankan rekomendasi dari ORI Bali, seperti misalnya ketika ada jalan yang rusak," tegas Umar.