Ketua KPU: Perintah Undang-Undang, Pencoblosan Pilkada Jadi Hari Libur

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan kapan pun hari pemungutan suara seperti Pilkada atau Pemilu, haruslah menjadi hari libur. Namun, apakah libur nasional atau hanya wilayah yang melakukan pilkada saja diserahkan kepada pemerintah.

Meski begitu, Arief mengungkap, pada Pilkada Serentak 2015 presiden Jokowi pernah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional.

"Itu perintah Undang-Undang bahwa Pemilu, Pilkada, dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Jadi kalau KPU bikin hari Minggu, ya sudah hari libur. Tapi kalau KPU bikinnya tidak pada hari libur, maka hari itu harus diliburkan," kata Arief saat jeda rapat pleno DPS Pemilu 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

Menurut Arief, aturan tersebut dibuat presiden agar mencegah hal tidak diinginkan, seperti mobilisasi massa di wlayah yang tidak melakukan pemungutan suara.

"Jadi diliburkan, supaya tidak terjadi mobilisasi antardaerah itu. Kan banyak, sini pilkada sini tidak. Jadi kalau pilkada sebelumnya (2015) diambil kebijakan diliburkan secara nasional," jelas dia.