IPW: Kapolri Harus Jamin Netralitas Polri di Pilkada 2018

[Bintang] Jangan Cuma Mikirin Hari Libur, Ini Alasan Mengapa Kamu Harus Ikut Pilkada 27 Juni — Setelah libur Lebaran agak-agaknya aroma liburan sudah mulai tercium. Katanya Pilkada 27 Juni jadi hari libur lho. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin netralitas dan indepedensi Polri dalam Pilkada 2018. Sebab, IPW mencatat ada beberapa laporan ketidaknetralan anggota kepolisian menjalang pelaksanaan Plilkada 2018.

"Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

IPW Minta Kepolisian Tak Gentar Hadapi Aksi Premanisme di Pasar Tumpah Bogor

Salah satunya yaitu, demonstrasi yang dilakukan warga Tapanuli Utara pada 22 Juni 2018. Menurut Neta, para demonstran menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut.

"Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu," jelasnya.

Kejadian serupa, lanjut Neta, juga terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Sebab, pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

"Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," ucap Neta.

2 dari 2 halaman

Buat Situasi Jadi Panas

Dia menilai isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. IPW pun berharap tidak ada lagi kasus-kasus diatas tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.

"Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu," terang Neta.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di liputan6.com.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyerukan agar Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri, menjadi garda terdepan.