KPPOD: Pelanggaran ASN Terbanyak di Media Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan studi terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2018. Studi ini dilakukan di lima daerah yakni Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Hasilnya, ditemukan adanya birokrasi berpolitik. Birokrasi berpolitik merupakan tindakan ASN secara langsung maupun tidak langsung berpihak pada kandidat tertentu.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng menyebut, dalam studi ditemukan ASN membuka diri ke arena politik. Perilaku ASN juga kerap memiliki motif politik dengan kandidat kepala daerah.

"Keterlibatan ASN ini dilakukan dengan sadar, namun juga disebabkan ketidaktahuannya atas regulasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai jabatan tertentu atau sekadar untuk mempertahankan jabatan strategis," kata Robert di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/6/2018).

Dia menjelaskan, dari data pengaduan yang masuk, ada 80 oknum ASN yang terlibat aktif dalam politik praktis. 24 ASN diketahui melakukan kampanye politik di media sosial, 20 lainnya mengikuti deklarasi kandidat, 11 orang mengikuti kampanye. Sisanya ada yang mengikuti sosialisasi, menjadi tim sukses hingga hadir dalam pendaftaran calon.

"Terlibat kampanye di media sosial dan ikut deklarasi paslon merupakan pelanggaran terbanyak di lima daerah," ucapnya.

Selain itu, KPPOD juga menemukan bentuk keterlibatan ASN dalam menyusun visi misi calon kepala daerah, pemberian dukungan finansial, fasilitas pribadi, hingga penyalahgunaan kebijakan untuk mendukung salah satu kandidat.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di Liputan6.com.