Peneliti: Popularitas Tak Jadi Penentu Dipilih dalam Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Pilkada Serentak 2018 memasuki puncaknya. Hari ini, Rabu (27/6/2018) sebanyak 171 daerah melakukan pencoblosan. Masyarakat memilih mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

Masing-masing pasangan calon yang maju di Pilkada 2018 sudah melakukan yang terbaik agar mendapat perhatian dari masyarakat. Semua berusaha untuk menarik hati dan suara dari para pemilih.

Menurut Peneliti Senior KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo, masih ada hubungan popularitas dengan elektabilitas pasangan calon.

"Ada korelasi, dalam artian yang popularitasnya tinggi, maka elektabilitas tinggi," ujar Kunto saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower Jakarta.

Namun, ia mengingatkan popularitas bukan satu-satunya. Kunto mencontohkan di Pilkada Jawa Barat yang memiliki empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum, TB Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Dedi Mizwar-Deddy Mulyadi.

"Dari survei, popularitas Dedi Mizwar yang tinggi, di atas 91 persen. Ridwan Kamil popoularitasnya di bawah 90 persen, antara 80-85 persen, tapi ketika di survei terakhir terbalik," ucap Kunto.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

2 dari 2 halaman

Popularitas Bukan Satu-satunya

Ilustrasi – Pemungutan suara dalam Pilkada Cilacap 2017. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Dengan begitu, Kunto menegaskan jika popularitas bukanlah satu-satunya menjadi acuan agar dipilih oleh para pemilih.

"Popularitas membuat elektabilitas tinggi, tapi itu bukan satu-satunya. Ada beberapa faktor yang terkait dengan popularitas, misalnya berdasarkan pengetahuan warga," jelas Kunto.

Sehingga, Kunto berharap para pemilih dapat memilih berdasarkan visi, misi, dan hal-hal lain yang bisa dipandang secara rasional.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini:

Seorang warga melaporkan aparat desa dan camat karena diduga melakukan money politik.