Bawaslu: Pilkada Jatim 2018 Sesuai Ketentuan

Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah melakukan pemantauan proses pemungutan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Timur hingga Rabu (27/6/2018) siang.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Dukungan Antarlembaga Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengatakan, Bawaslu sudah mengerahkan tenaga pengawas di setiap TPS di Jatim.

Distribusi tenaga pengawas ini, kata Aang, memang dipertebal di lokasi-lokasi TPS yang telah dianggap rawan pelanggaran berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu beberapa waktu lalu.

Beberapa di antara lokasi TPS yang dianggap rawan pelanggaran politik uang, berdasarkan kabupaten/kota di Jatim, urutan pertama TPS rawan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya, Bawaslu juga menganggap kawasan TPS seperti di Kabupaten Ponorogo, Bangkalan, Malang, Magetan, dan kabupaten Probolinggo, rawan politik uang.

Namun, sampai siang ini, Aang menyatakan proses pemungutan suara berlangsung sesuai ketentuan, meski terjadi beberapa kesalahan komunikasi dan insiden di beberapa daerah.

"Di Kabupaten Mojokerto, ada petugas PPS yang kurang memahami atau miskomunikasi, pemilih yang sudah terdaftar DPT tapi tidak membawa KTP diminta pulang," ujarnya kepada suarasurabaya.net.

Seharusnya, sesuai surat edaran KPU, bila pemilih sudah masuk dalam DPT dan sudah memiliki formulir C-6, maka KTP elektronik atau surat keterangan sudah tidak diperlukan.

Selain itu, kata Aang, dia mengakui ada beberapa insiden terjadi di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Jombang, ada salah satu TPS yang kunci kotak suaranya tidak cocok sehingga tidak bisa dibuka.

Bawaslu juga mencatat ada juga insiden perampasan kamera salah seorang saksi peserta Pilkada Sampang di salah satu TPS yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan ketegangan.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.