Sajian Pinang dan Sirih di Bilik Suara Pilkada Papua 2018, Ini Maknanya

Jayapura - Pinang, sirih, dan kapur adalah bahan untuk nginangyang sudah jadi kebiasaan beberapa warga di Papua. Alhasil, bahan ini dijadikan salah satu sajian khusus, di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Abepantai, Kota Jayapura, Papua, saat hari pencoblosan Pilkada Papua, 27 Juni 2018.

Menurut Rina Imelda, mantan lurah di Kelurahan Abepantai, paket nginang disajikan di dalam TPS untuk warga. Sajian pinang ini merupakan simbol perdamaian di Papua.

"Jika ada masalah antarsuku, kami biasanya duduk di para-para dan pasti yang utama hadir pinang, sirih, dan kapur," ucap dia, Rabu (27/6/2018), seperti dikutip dari Kabarpapua.co.

Tak hanya itu, TPS Pilkada Papua 2018 di Kelurahan Abepantai ini dikelilingi dengan daun puring yang merupakan simbol dari setiap pesta budaya Papua. "Daun puring ini wajib ada dalam setiap momen-momen adat Papua. Kami juga pakai untuk dekorasi TPS ini," ujarnya.

Rina meyakini, dengan memadukan adat dalam pesta demokrasi Pilkada Papua 2018 atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua tahun ini, dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik yang timbul akibat Pilkada.

Baca berita menarik dari Kabarpapua.co lain di sini.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Organisasi Papua Merdeka menembak pesawat Trigana Air hingga menyebabkan pilot terluka. Selain itu mereka juga membunuh 3 warga pemukiman.

2 dari 3 halaman

Tema Nusa Papua

Sementara di TPS 05 di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura, mengangkat tema Nusa Papua. Sebab, mulai dari para saksi sampai petugas PPS terlihat menggunakan baju adat Papua. Sesekali mereka menyanyikan lagu Papua.

Ketua TPS 05 Kelurahan Bayangkara, Syilvester Putnarubun mengatakan, suasana Nusa Papua ini bertujuan agar masyarakat bisa lebih tertarik atau memikat masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya dalam pilkada tahun ini.

Apalagi, saat ini adalah liburan, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan dengan berlibur. "Jadi kami ciptakan suasana yang berbeda dengan TPS lainnya agar warga Kelurahan Bayangkara bisa lebih tertarik datang ke sini," jelasnya saat ditemui Kabarpapua.co, Rabu.

Saat itu, Sylvester menambahkan bahwa untuk surat suara yang sudah digunakan ada sekitar 100 lebih dan ditargetkan bisa lebih dari 159 surat yang keluar.

"Kendala kami, terlambatnya pemberian formulir C6, sehingga distribusi ke masyarakat pun terlambat dan banyak tak terpakai. Ini akan dikembalikan ke KPU, tapi kami harap formulir C6 ini tak disalahgunakan," harapnya.

3 dari 3 halaman

2 Kabupaten di Papua Batal Gelar Pilkada

Menkopolhukam Wiranto mencoblos di Pilkada 2018 (Liputan6/Achmad Sudarno)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan dua kabupaten di Provinsi Papua batal menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Nduga dan Pinai.

Menurut Wiranto, Kabupaten Nduga tidak bisa melaksanakan pilkada serentak karena pendistribusian logistik belum selesai menyusul situasi keamanan yang tidak kondusif.

Pesawat Trigana Air yang membawa 18 anggota Brimob saat akan bertugas mengamankan proses Pilkada Serentak di Kabupaten Nduga ditembaki oleh kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) dua hari lalu.

"Aparat keamanan dari Brimob ditembaki, sehingga logistiknya masih terlambat. Tapi, sekarang sedang proses pengamanan," kata Wiranto usai memantau pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, dikutip Liputan6.com.

Kemudian di Kabupaten Pinai, pelaksanaan pilkada ditunda karena terjadi konflik usai penetapan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Masyarakat menghendaki satu calon. Ini masih ribet. Perlu diselesaikan dulu," kata dia.

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pilkada di dua kabupaten tersebut terpaksa ditunda dan baru akan dilaksanakan pada saat situasi dan kondisi di wilayah itu sudah betul-betul kondusif.

"Tapi akan dilaksanakan di kemudian," ujar mantan Panglima ABRI di era Presiden Soeharto itu.