Nama-Nama Ini Dinilai Bisa Gantikan Posisi Jusuf Kalla Dampingi Jokowi

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi frasa Presiden atau Wakil Presiden serta frasa selama 2 kali masa jabatan, dalam jabatan yang sama, pada Pasal 169 huruf n dan 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perkara dengan nomor 36/PUU-XVI/2018 itu diajukan oleh seorang warga negara bernama Muhammad Hafidz, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi (Perak), serta Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS). Mereka ingin agar Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK bisa maju lagi di Pemilihan Presiden 2019.

"Dengan ini menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman di dalam persidangan.

Menurut hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, para pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum. Dia menuturkan, para pemohon dapat memiliki kedudukan hukum atau legal standing apabila para pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis, bahwa pelanggaran hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang diuji ada keterkaitan sebagai statusnya pembayar pajak, memiliki kerugian yang nyata.

Selain itu, masih kata Palguna, para pemohon juga bukanlah orang yang menjabat sebagai Presiden atau Wapres dalam dua kali masa jabatan yang sama secara tidak berturut-turut.

"Menimbang bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon baik yang bersifat aktual ataupun yang berpotensial," ujar Palguna.

Saksikan video pilihan di bawah ini: