Demokrat: Silakan Saja Jokowi Pinang TGB

Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi memberikan sambutan pada acara Aliansi Strategis antara Alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), di Jakarta, Rabu (21/2). (Liputan6.com/Pool/Ihwan)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya tak masalah jika Jokowi meminang Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi sebagai cawapres.

"Kalau Pak Jokowi mengambil TGB, ya kita tidak bisa melarang. Karena bukan mengambil partainya, tetapi figurnya. Silakan saja," ucap Andi di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Namun, dia menegaskan, sikap TGB tersebut belum tentu sama dengan langkah Demokrat.

"Bisa saja itu sama dengan sikap partai. Bisa juga bertentangan dengan Partai Demokrat," tegas Andi.

Dia mengisyaratkan agak sulit berkoalisi dengan Jokowi. Sebab, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang belum bertemu dengan salah satu Ketua umum partai pendukung Jokowi. Entah siapa yang dimaksud itu.

"Secara koalisi kita punya hambatan. Karena enggak mungkin kita bicara dalam posisi imbang kalau salah satu pimpinan partai yang ada di situ, berbicara terhadap ketum parpol kami saja tidak," pungkas Andi Arief.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur NTB, Tuanku Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, memiliki pandangan seperti ini soal pemimpin yang dibutuhkan Indonesia.

2 dari 2 halaman

Akan Disanksi

Presiden Jokowi Hadiri Panen Raya Jagung di NTB — Dalam acara Panen Raya jagung di Dompu, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana yang sangat cekatan memetik jagung-jagung yang siap panen didampingi Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi), Sabtu (11/4/2015). (Rumgapres/ Agus Suparto)

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan menjatuhkan sanksi untuk Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Majdi diketahui melakukan manuver menyatakan dukungannya kepada capres petahana, Joko Widodo atau Jokowi.

Pembahasan sanksi untuk TGB akan dibahas dalam waktu dekat. Demikian ditegaskan Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di DPP Partai Demokrat Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 10 Juli 2018.

"Dewan Kehormatan akan bersidang membahas sanksi yang diberikan. Karena kalau istilah sikap TGB ini offside. Artinya harus disemprit," kata dia.

Ferdinand menerangkan yang harus ditegur ialah sikap politik TGB, bukan personal. Pasalnya TGB mengeluarkan pernyataan dukungan sebelum ada sikap resmi partainya.

"Beliau ingin mendukung Jokowi silakan. Jadi beliau disanksi bukan karena mendukung Jokowi. Kalaupun disanksi, tapi karena sikapnya mendahului sikap resmi partai," jelasnya.

Ia menegaskan manuver TGB tak direstui partai karena yang bersangkutan tak pernah berkoordinasi dengan DPP. "Itu semua sikap pribadi Pak TGB, di luar garis partai," ujarnya.

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pilpres 2019