Liputan6.com, Jakarta - Gubernur NTB yang juga politikus Partai Demokrat, Tuan Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi presiden untuk periode kedua.
Sikap TGB ini pun menuai pro kontra. Ada yang menyebut, aksi TGB ini sebagai manuver politik di saat partainya belum menentukan dukungan atau arah koalisi Pilpres 2019.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, sejak mengeluarkan manuver politiknya, TGB belum pernah menghubungi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menyampaikan alasannya mendukung Jokowi.
Advertisement
"Sampai saat ini Pak TGB belum pernah melaporan diri ke ketua umum kami atau ke partai. Belum pernah menyampaikan apa manuver-manuver yang Beliau lakukan hingga ramai diperbincangkan di media. Pak TGB memang belum pernah menghubungi partai atau menghubungi Pak SBY secara langsung," jelas Ferdinand di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).
Manuver politik TGB ini, ungkap Ferdinand, sempat dibahas SBY bersama pengurus DPP. SBY menganggap, manuver TGB adalah hak politiknya sebagai individu. Hanya saja karena TGB masih kader Demokrat, dia harus mengikuti etika partai.
"Bagi Pak SBY sikap Beliau jelas. Silakan Pak TGB bermanuver, itu hak politik yang dilindungi konstitusi. Tapi fatsun dan etika partai harus diikuti ketika masih terafiliasi partai, apalagi beberapa hari kemarin Pak TGB masih mengakui bahwa Beliau masih kader Demokrat," jelas Ferdinand.
Â
Terancam dapat Sanksi
Terkait manuver TGB, DPP Partai Demokrat akan memberikan sanksi. Sanksi akan dibahas Dewan Kehormatan Partai setelah persiapan pencalegan rampung. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran dan bahkan pemecatan.
Reporter:Â Hari Ariyanti
Sumber: Merdeka.com
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement