Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyarankan partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo tidak memaksakan kadernya menjadi calon wakil presiden. Kengototan tiap partai akan menimbulkan perpecahan di koalisi.
"Jadi lebih bagus semua cooling down, karena kalau semua mengancam jadi terus tidak mungkin terakomodasi semua dan pecah," kata Aria saat dihubungi, Senin (6/8/2018).
Baca Juga
PKB menjadi salah satu partai di barisan pendukung Jokowi yang berharap kadernya dipinang menjadi cawapres. Nama yang diajukan yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Advertisement
Pencalonan Cak Imin disebut mendapat dukungan dari kiai dan kader NU. Aria menuturkan, Cak Imin telah sepakat agar urusan cawapres diserahkan kepada Jokowi bersama partai pendukungnya.
Barisan partai pendukung Jokowi juga sudah sepakat tidak memaksakan nama cawapres. "Itu sudah disepakati dan pertemuan- termasuk Cak Imin, Cak Imin juga sangat memahami keinginan para kiai ingin kader PKB jadi cawapres," ujarnya.
"Tapi mekanisme tentunya akan diperjuangkan oleh Cak Imin dalam mekanisme keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan para partai pengusung," sambung Aria.
Lagi pula, representasi kader NU cukup banyak mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Aria menyebut setidaknya ada tujuh pos menteri dan kepala lembaga yang diisi oleh kader NU.
"Dan para kiai yang lain juga tahu kok bahwa dalam pemerintah Jokowi ini ada tujuh menteri NU kader dari Mendikbud, Menteri Agama Menaker, Menpora, Mendes, Mensos terus BNP2TKI Nusron," tegas dia.
Â
Selesai di Tingkat Koalisi
Untuk itu, Aria mengklaim masalah paksa memaksa cawapres Jokowi telah selesai di tingkat koalisi.
"Jadi kalau memaksakan berarti sudah mundur. Dari kemarin pertemuan 3 kali itu sudah sepakat semua punya calon cawapres tapi tidak memaksanakan karena keputusan presiden akan melihat sampai detik-detik terakhir mana yang akan diputuskan," tandasnya.
Reporter: Renald Ghiffari
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement