Koalisi Jokowi Beri 2 Syarat bagi Partai Lain yang Ingin Bergabung

Liputan6.com, Jakarta - Koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi mengindikasikan bakal ada satu partai yang bergabung. Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan, partai yang akan mau bergabung itu, harus menyesuaikan diri dengan pondasi koalisi yang telah dibangun oleh 9 partai pendukung Jokowi.

"Siapa yang datang harus menyesuaikan apa yang sudah dibangun oleh yang sembilan itu," kata Arsul di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

Pondasi yang sudah dibangun di antaranya kesepakatan untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada Jokowi. Artinya partai calon mitra koalisi tidak bisa memaksa Jokowi memilih kader mereka sebagai cawapres.

"Kita soal cawapres serahkan kepada Pak Jokowi. Jadi tidak boleh dia menentukan syarat, hanya akan bergabung kalau cawapresnya ini," ujarnya.

Kedua, kata Arsul, partai calon mitra koalisi juga dilarang meminta kursi menteri ke Jokowi. Sebab, penentuan kursi menteri menjadi hak prerogatif Jokowi.

"Tentu tidak boleh dia mendikte Pak Jokowi untuk power sharing, bahwa portofolio ini diserahkan ke saya. Karena memang soal cawapres dan menteri itu hak prerogratif capres," tegas dia.

Arsul menambahkan, masuknya partai baru tidak akan merusak konfigurasi dan kesolidan koalisi pendukung Jokowi. Kesolidan di tubuh koalisi Jokowi terbangun karena partai-partai di dalamnya tidak meminta jatah menteri atau cawapres.

"Tidak ada, jadi tidak akan mengubah konfigurasi apapun, karena yang 9 itu tidak pernah bicara power sharing. logikanya konfigurasi akan berubah kalau yang sudah ada, sudah melakukan power sharing dengan Jokowi," imbuhnya.