DPR Respons Langkah BIN Bubarkan Aksi 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almashary menyayangkan langkah Badan Intelijen Negara (BIN) yang ikut membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau pada Sabtu 25 Agustus lalu.

Dia mengatakan tindakan BIN tak bisa dibenarkan karena dalam undang-undang tak berwenang melakukan tindakan.

"Sesuai dengan UU Intelijen, intelijen itu tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu," ujar Abdul Kharis di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut dia, tugas BIN hanya mengumpulkan informasi untuk kemudian diproses dan diserahkan kepada pengguna, dalam hal ini adalah kepolisian. Maka dari itu, badan yang melakukan tindakan adalah kepolisian.

"Intelijen itu memberikan maupun mengumpulkan informasi kemudian memberikan analisis, kemudian menyerahkan kepada pengguna informasi intelijen itu, misalnya pengguna dari Polda, jadi dia tidak boleh bertindak," jelas Abdul Kharis.

Sebelumnya, Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan, pemulangan aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman di Pekanbaru karena keinginan untuk melakukan deklarasi tak mendapatkan izin dari kepolisian.

"Neno Warisman tetap tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut. Hal ini adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno," kata Wawan dalam keterangannya, Senin (27/8/2018).

Dia menjelaskan, Kepala BIN Daerah Riau (Kabinda Riau) mengambil langkah preventif guna menghindari kejadian yang tak diinginkan. Maka itu, dia mengimbau agar Neno kembali ke Jakarta.

"Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik daripada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut," kata Wawan.

Menurut dia, tindakan itu tak ada sangkut pautnya dengan netralitas BIN dalam pemilu. Dia menegaskan pemulangan Neno semata untuk upaya pencegahan.

"Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan. Sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada ijin atas acara tersebut," pungkas Wawan.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Reporter: Ahda Bayhaqi

Saksikan video pilihan di bawah ini: