Sukses

IPW: Polri Harus Tegas Hadapi Kisruh Gerakan 2019 Ganti Presiden

Neta menilai eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi, Polri perlu melakukan dialog dengan tokoh tokoh kedua kelompok.

Liputan6.com, Jakarta - Kericuhan mewarnai aksi deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru dan Surabaya. Kericuhan disebabkan bentrok antara dua kubu, yaitu pendukung bakal capres petahanan Jokowi dan massa dari Gerakan 2019 Ganti Presiden.

Terkait aksi itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane menilai  kasus yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya tidak boleh dibiarkan dan harus disikapi Polri dengan profesional dan tegas.

Polri, kata Neta harus hadir secara maksimal dalam menjaga keamanan dan jangan membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial.

Dia menilai eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi, Polri perlu melakukan dialog dengan tokoh dari kedua kelompok.

"Polri jangan ragu untuk bersikap tegas. Kami menilai apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial," ujar Neta di Jakarta, Senin, 27 Agusutus 2018.

Menurut dia, masyarakat yang tidak ikut ikutan dengan aksi kedua kelompok menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya. Massa ganti presiden maupun massa pendukung Presiden Jokowi hendaknya mau menyadari akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman publik yang didambakan semua pihak.

Neta mengakui, memang tidak ada satu pun aturan yang melarang aktivitas kedua kelompok. Namun, karena aktivitasnya sudah memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok.

Dalam hal ini, Neta juga berharap KPU menyikapi situasi ini, untuk melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba.

Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu ke Pasal 492 UU No 7 THN 2017 tentang kampanye di luar jadwal. Sebab dari kegiatan kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan-jelekkan capres tertentu, dan ada yang menyanjung nyanjung capres tertentu," kata Neta. 

Aroma mencuri star kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial,” lanjut dia. 

 

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

2 dari 2 halaman

Mengarah Pidana

Sementara terpisah saat ditemui wartawan, Kapitra Ampera yang juga alumni 212 menyayangkan polemik yang semakin meruncing dari massa kedua belah pihak. 

"Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Pekanbaru Riau. Karena mayoritas orang di situ saya kenal, termasuk orang yang pro dan kontra. Mobil yang dipakai Neno adalah mobil dari sahabat anak saya," ujar Kapitra.

Kapitra menyesalkan obsesi ganti presiden adalah obsesi dan dalam pendapat pakar hukum sudah masuk wilayah tindak pidana karena ada struktur dan hasutan kepada pemerintah yang sah.

"Kalangan aparat penegak hukum sudah harus mulai masuk ke penyelidikan. Siapa strukturnya termasuk Neno di dalamnya," tegas Kapitra.

Sebelumnya diberitakan,  Kepolisian Daerah Riau membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi.

"Tidak ada persekusi. Yang ada hanya kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan kamtibmas. Kemarin kita lihat ada lemparan. Jadi kita mengamankan semua pihak," jawab Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto saat konferensi pers, Minggu (26/8/2018).

 

Saksikan Video Piihan Berikut Ini: