Liputan6.com, Jakarta - Koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tak ingin membuat gerakan tandingan untuk merespons gerakan #2019GantiPresiden. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq, hal itu hanya akan membenturkan masyarakat.
"Ini kan tagar 2019 ganti presiden ini, kan, dimobilisasi, tidak datang sendiri. Jadi, ini direncanakan sedemikian rupa. Kalau nanti Pak Jokowi bikin tandingan yang sama, misalkan tagar apa yang berlawanan sama mereka, kan, masyarakat juga nanti dirugikan," kata Rofiq, Selasa (28/8/2018).
Baca Juga
Rofiq menegaskan tak setuju dengan gerakan yang digagas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Neno Warisman itu. Dia mengimbau supaya kubu pendukung gerakan 2019 ganti presiden mampu mengendalikan diri.
Advertisement
"Jadi, saya berharap semua harus mengendalikan diri. Patuhi hukum, jangan memanfaatkan kesempatan untuk ambisi kekuasaan," ucapnya.
* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.
Langkah Polri dan BIN Tepat
Menurut dia, kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) menempuh prosedur yang tepat dengan melarang deklarasi 2019 Ganti Presiden. Rofiq menuturkan, sikap pemerintah yang dituding represif ini, tak mempengaruhi elektabilitas Jokowi.
"Saya kira tidak terpengaruh secara luas ya," kata dia.
Meskipun KPU dan Bawaslu tidak mengkategorikan sebagai kampanye, ia menilai secara etis gerakan itu tidak sesuai alam demokrasi.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Saksikan video pilihan di bawah ini
Advertisement