Tagar 2019 Ganti Presiden Dinilai Berpotensi Ciptakan Gesekan

Liputan6.com, Jakarta - Pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendeklarasikan tanda pagar (Tagar) #2019PrabowoPresiden di Bandarlampung. Munculnya tagar ini dinilai dapat menjadi pengganti tagar 2019 Ganti Presiden.

"Gerakan #2019GantiPresiden bersifat multitafsir, meskipun sah menurut konstitusi sebagai bentuk penyaluran aspirasi dan kebebasan berpendapat. Dengan mengganti menjadi #2019PrabowoPresiden atau #2019DukungPrabowo, selain lebih elegan, juga tidak lagi multitafsir," ujar Dekan FISIP Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Said Ariyan, Minggu (9/9/2018).

Menurut Said, potensi terjadinya gesekan di tingkat akar rumput sangat besar jika gerakan #2019GantiPresiden terus digulirkan. 

Perselisihan yang terjadi di antara kubu pendukung kedua pasangan bakal capres-cawapres tidak lagi berlangsung sebatas adu argumen. Melainkan, sudah menjurus ke tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Said Ariyan mengamini pendapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut gerakan #2019GantiPresiden harus diperjelas konteksnya. Yakni, apa sebenarnya yang ingin diganti. Said mengatakan, realitas saat ini hanya ada dua paslon capres-cawapres yang akan berkompetisi dalam hajatan Pilpres 2019.

Untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat yang cenderung semakin memanas menjelang Pilpres, Said mengusulkan agar semua pihak menahan diri dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat memancing emosi.

"Apalagi kalau kegiatan itu sampai ditunggangi kelompok tertentu untuk menggulirkan wacana makar, maka hal ini sudah jelas melanggar hukum dan harus dihentikan," ujar Said.

Dia mengingatkan, pemerintah sudah menutup rapat setiap keinginan untuk mengganti sistem pemerintahan, seperti dilakukan HTI maupun PKI pada masa lalu.

"Artinya, sudah tidak boleh hidup dan berkembang lagi. Kalau masih ada upaya-upaya mengganti sistem pemerintahan atau lembaga kepresidenan, berarti makar," tegas dia.

Lebih jauh, Said Ariyan mengajak semua pihak, baik pendukung Jokowi maupun Prabowo untuk berpikir bagaimana melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah berjalan baik saat ini.

"Negara ini harus tetap berjalan, siapa pun nanti presiden yang terpilih. Sehingga, pihak-pihak yang akan merusak keutuhan negara harus ditindak tegas," ujarnya.