Perludem: PDIP Beri Contoh Transparansi Dana Kampanye

Lapor Dana Kampanye, Sekjen Partai Koalisi Jokowi - Ma'ruf Sambangi KPU — Sekjen PDIP Hasto Kristianto (tengah) bersama para sekjen partai pendukung capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf tiba di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (22/9). Mereka melaporkan dana awal kampanye Pilpres 2019. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai dengan anggaran dana kampanye awal terbesar yaitu sebesar Rp 105 miliar. Angka tersebut merupakan yang terbesar dibanding dengan partai-partai lainnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan Besarnya dana kampanye awal yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan sebaiknya dilihat sebagai bagian dari upaya partai memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangannya.

Fadli menjelaskan, pihaknya pernah melakukan penelitian soal dana kampanye parpol, dan menemukan bahwa selama ini parpol belum serius dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye.

"PDIP sebagai salah satu parpol yang melaporkan dana kampanye besar, patut dilihat sebagai upaya mentranparansikan laporan keuangannya," kata Fadli," ucap dia.

Menurutnya, Pemilu 2019 merupakan ujian bagi parpol untuk menunjukkan sejauh mana tata kelola parpol berjalan baik, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan. Karena itu, pihaknya mendorong transparansi dan akubtabilitas keuangan partai di pemilu 2019, yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Fadli justru mencurigai bila dana kampanye parpol untuk kampanye terlalu kecil. Pasalnya, untuk mengikuti kampanye, anggaran yang digunakan sangat besar.

Menurutnya baru dalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye yang cukup besar seperti PDI Perjuangan.

Fadli mengatakan selanjutnya besaran dana yang dilaporkan itu harus diuji kebenarannya. Cara mengujinya adalah menyesuaikan dengan item pengeluarannya.

Misalnya, bila PDIP melaporkan dana awal adalah Rp105 miliar, seharusnya linier dengan aktivitas politik di lapangan. Sebaliknya, yang melaporkan dana kampanye yang kecil, tentu kegiatan politiknya juga tak banyak.

"Misal ada partai melaporkan dana awal kampanye sedikit, tapi banyak kegiatannya. Nah, itu duit dari mana? Ini akan menguji soal akuntabilitas dan transparansi partai," kata Fadli.

Apapun itu, diakui Fadli, keberanian PDIP melaporkan besaran dana kampanye awal itu merupakan sesuatu ke arah yang lebih baik. Tentunya harus diikuti dengan memastikan bahwa uang kampanye itu digunakan.

"Tentu ini ke arah yang lebih baik. Tapi harus diaudit lagi," imbuh Fadli.

2 dari 2 halaman

PDIP Terbesar

Sebelumnya, PDIP menjadi parpol dengan dana awal kampanye paling besar, yaitu sebesar Rp 105 miliar. Dana itu disebut baru berasal dari caleg yang berjumlah 569 orang dan dari DPP PDIP.

Berikutnya, ada Gerindra dengan laporan dana awal kampanye berjumlah Rp 75,3 miliar. Dana itu disebut bersumber dari para caleg.

PKS melaporkan dana awal kampanye sejumlah Rp 17 miliar. Jumlah tersebut berasal dari para caleg. Kemudian ada PBB dengan total dana awal kampanye berjumlah Rp 15 miliar. Uang tersebut diperoleh PBB dari para caleg.

PKB punya jumlah yang sama dengan PBB, yakni Rp 15 miliar. Jumlah tersebut berasal dari iuran anggota dan caleg PKB.

PSI melaporkan dana awal kampanye ke KPU dengan nilai Rp 4,9 miliar. Jumlah itu merupakan gabungan dari caleg DPR RI dan DPP PSI.

Kemudian, Partai Demokrat memiliki laporan dana awal kampanye berjumlah Rp 839 juta.

Lalu ada PPP yang memiliki dana awal kampanye berjumlah Rp 510 juta. Dana tersebut berasal dari kas partai. Selain itu, Perindo membuat kejutan dengan laporan dana awal kampanye Rp 1 juta.

Selain parpol peserta Pemilu 2019, para pasangan capres-cawapres juga melaporkan dana awal kampanye. Jokowi-Ma'ruf memiliki dana awal kampanye Rp 11,5 miliar, dan Prabowo-Sandi memiliki dana awal kampanye Rp 2 miliar.

Reporter: Fikri Faqih

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Menjelang masa kampanye, mereka melaporkan rekening yang akan digunakan untuk menampung sumbangan bantuan dan pembiayaan dalam proses kampanye hingga pemilihan nanti.