Majelis Etik Golkar Panggil 2 Kader yang Deklarasi Dukungan ke Prabowo

Ilustrasi Partai Golkar 3 — Ilustrasi Partai Golkar (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Etik PartaiGolkar memanggil dua caleg partainya. Pemanggilan itu merupakan buntut deklarasi kedua caleg itu mendukung Prabowo-Sandiaga.

Padahal, Golkar telah menjatuhkan pilihan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dua orang caleg itu adalah Cupli Risman dan Fadli Alimin.

Dalam surat yang diteken sejak Selasa (25/9/2018), keduanya diminta datang ke DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat pada pukul 14.30 WIB, Kamis (27/9/2018).

Surat pemanggilan itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Etik Partai Golkar Mohammad Hatta dan Sekretaris Majelis Rully Chairul Azwar.

Berdasarkan surat tersebut, dua caleg tersebut dipanggil untuk diminta klarifikasinya video deklarasinya untuk Prabowo-Sandi.

"Sehubungan pemberitaan di media online terkait deklarasi mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno dengan mengatasnamakan Forum Caleg Golkar (Go Prabu) dimana saudara berada dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kami memanggil Saudara untuk klarifikasi terkait hal tersebut," demikian isi surat itu.

2 dari 2 halaman

Forum Caleg Golkar

Sebelumnya, Forum caleg Golkar mendeklarasikan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily menjelaskan, dalam video deklarasi tersebut sebenarnya hanya terdapat dua caleg resmi Partai Golkar. Dua orang itu, kata dia, tidak mewakili sikap partai beringin.

"Sebetulnya hanya ada dua calegnya satu saudara Cupli Risman dia adalah caleg DPRD DKI, itu pun caleg cadangan dan dia nomor 10. Kedua adalah fadli alimin dia adalah caleg DPR RI Jatim 5 kelompok engga salah dan nomor 7. Jadi hanya dua orang itu," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Saksikan video pilihan di bawah ini

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.