Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku heran dengan langkah Presiden Jokowi yang tetap melanjutkan tradisi membagikan sepeda kepada warga. Dia meminta agar Jokowi menghentikan kebiasaan itu karena dianggap memalukan.
"Hentikanlah itu memalukan bangsa. Di Amerika, di Afrika, di Liberia, di Lesoto, di mana-mana enggak ada presiden bagi-bagi sepeda. Tugas presiden mengurangi kemiskinan, menyejahterakan rakyat, bukan bagi-bagi sepeda. Itu ketua RT saja disuruh bisa," tegas Fadli Zon.
Baca Juga
Fadli mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan apakah capres petahana Jokowi boleh membagi-bagikan sepeda selama kampanye. Sebab bakal berpotensi konflik kepentingan jika sepeda itu berasal dari APBN.
Advertisement
"Itu kalau anggarannya dari APBN bisa terjadi conflict of interest, orang bisa melihatnya dia sebagai presiden sekaligus juga sebagai capres. Harusnya tidak bolehlah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).Â
Kalaupun dari uang pribadi, menurut Fadli, KPU dan Bawaslu harus memberikan batasan. Karena bisa saja dikategorikan sebagai politik uang. Apalagi, kata dia, harga sepeda yang dibagikan mahal-mahal sampai jutaan rupiah harganya.
Anggota Dewan Pengarah Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga itu menyarankan sebaiknya Jokowi memberikan sepeda dalam bentuk gantungan kunci.
"Jadi sepeda kan mahal. Kalau mungkin sepeda-sepedaan suvenir kecil enggak apa-apa, gantungan kunci sepeda," ucap dia.
Â
Penjelasan KPU
Â
Â
Untuk membedakan apakah pembagian sembako atau sepeda itu murni program presiden atau justru masuk kategori politik uang, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, publik harus melihat orientasi pemberian hadiah tersebut.
"Pasti (lihat) orientasinya, apakah diberikan pada masa kampanye atau tidak. Kalau program kan tidak di masa kampanye. Termasuk (melihat) pemberinya tim kampanye atau tidak," jelasnya ditemui di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa,25 September 2018.
Afifuddin mengingatkan, agar publik cermat dan hati-hati membedakan dua hal ini. Jika Jokowi membagikan sepeda saat agenda kampanye, maka dipastikan itu masuk kategori politik uang. Namun nilai barang juga harus dihitung.
"Saya kira harus hati-hati dan cermat untuk membedakan. Kalau eventnya di kampanye tentu itu pemberian saat kampanye yang mana kita sudah ada aturannya. Bagi yang akan memberi suvenir ada 9 atau 10 kategori barang itu bisa dengan konversi Rp 60 ribu per barangnya," jelasnya.
Jika saat memberikan sembako atau sepeda Jokowi juga mengajak orang untuk memilihnya, maka dipastikan itu politik uang.
"Pasti kita akan lihat case-nya nanti, apakah ini bagian dari politik uang atau tidak. Kalau bersifat program ya pasti tidak dilakukan pada saat kampanye. Kalau ada aktivitas program yang orientasinya untuk kampanye, pasti ini tidak boleh," tegasnya.
Â
Reporter: Ahda Bayhaqi
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:Â
Advertisement