Haedar Nasir: Muhammadiyah dan PBNU Netral di Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya maupun PBNU secara organisasi tidak ada dalam upaya mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

Hal ini diungkapkan Haedar usai pimpinan PP Muhammadiyah bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan PBNU.

Diketahui, kubu Jokowi-Ma'ruf Amin diidentikan dengan PBNU. Sedangkan Prabowo-Sandiaga dengan Muhammadiyah.

"Kesan itu yang salah. Muhammadiyah maupun NU netral dari politik," ucap Haedar di kantornya, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Jika ada anggota-anggotanya yang berada di satu kubu, menurut dia itu hal biasa dalam politik. Tapi tidak ada yang membawa nama organisasi.

"Bahwa ada anggota-anggotanya, itu kan biasa dari pemilu ke pemilu. Dan itu tidak membawa nama organisasi, karena itu kami tegaskan tidak ada kesan Muhammadiyah dan NU berada dalam posisi," jelas Haedar.

Dia menuturkan, jika ada yang berbeda pandangan, itu jelas diluar garis organisasi.

"Muhammadiyah dan NU dalam posisi politik yang berbeda dalam menghadapi Pemilu, karena ini wilayah yang ada di luar garis Muhammadiyah dan NU," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Jokowi makan siang dengan Haedar Nashir

2 dari 2 halaman

Hasilkan 4 Keputusan

Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu malam, 31 Oktober. Kedua pimpinan organisasi keagamaan itu kemudian melakukan pertemuan tertutup di Gedung PP Muhammadiyah, setelah diawali makan malam.

Pertemuan itu kemudian menghasilkan 4 keputusan, yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Berikut 4 keputusan bersama PBNU dan PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

2. Kedua belah pihak mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan.

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya.

4. Menyinggung masuknya tahun politik, dimana semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik.