Usulan Tema Korupsi Era Orde Baru di Debat Capres Dinilai Tendensius

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Populi Center, Usep S Ahyar menanggapi terkait usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal korupsi era orde baru jadi materi debat Capres-Cawapres. Topik itu dianggapnya terlalu tendensius.

"Kalau menurut saya tidak spesifik soal apa korupsi orde baru. Karena memang itu kan sudah tendensius kan. Kecuali memang orba itu jadi pemerintahan yang secara resmi di belakang," kata Usep di kantornya, Jakarta Barat, Kamis 6 Desember 2018.

Usep menjelaskan seharusnya isu korupsi dibahas lebih dalam. Tetapi tidak spesifik dalam kasus korupsi orde baru saja. Sebab menurut Usep, kasus korupsi bukan hanya di rezim orde baru, saat masih ada korupsi.

"Kalau ditujukan ya itu agak tendensius bahwa ada kasus-kasus yang orde baru reformasi korupsinya juga tidak berhenti. Lalu kemudian orde lama juga ada," papar Usep.

"Ya korupsi secara keseluruhan di Indonesia ya mungkin harus dibahas ya. Dan harus menjadi agenda utama dan diskusi utama dalam pemerintahan kedepan," tambah Usep.

Kemudian Usep menjelaskan seharusnya pihak KPU juga harus memberikan tema yang lebih luas dan tidak spesifik. Tidak hanya orde baru saja tetapi korupsi di pemerintahan saat ini.

"Iya saya kira. Tidak hanya kalah mengguritanya korupsi hari ini," ungkap Usep.

2 dari 2 halaman

Debat Citra Soeharto

Sekjen PSI Siap Penuhi Panggilan Bareskrim Polri — Ketua Umum PSI Grace Natalie didampingi Sekjen PSI Raja Juli Antoni memberikan keterangan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (22/5). PSI memenuhi panggilan terkait kasus pelaporan iklan di media sebelum masa kampanye dimulai (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menjelaskan usulan itu ia cetuskan dikarenakan di dua koalisi pasangan capres-cawapres berdebat mengenai citra Soeharto di masa kepemimpinannya.

Ketimbang berdebat hanya di tingkat koalisi, Raja menilai masyarakat perlu mendapat pandangan tersendiri melalui debat capres-cawapres mengenai hal tersebut.

"Usulan ini jauh lebih mendidik masyarakat secara politik. Daripada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi," jelasnya.

Dia mengungkapkan, baik dirinya maupun Wasekjen PDIP Ahmad Basarah akan siap diajak berdebat hal itu.

"Saya dan mungkin Mas Basarah akan siap jika diajak berdebat tentang warisan Orde Baru yang dipuja-puji kubu Pak Prabowo-Sandi, daripada kita menjadi dokter yang menyalahkan data KPK tentang korupsi Orde Baru," ungkap Raja.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com.

Saksikan video menarik berikut ini:

KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka dalam dugaan suap jual fasilitas napi korupsi.