Kasus Novel Baswedan Diprediksi Akan Muncul di Debat Pilpres Perdana

Sementara itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil enggan berpikiran negatif, bila langkah Kepolisian, politis. Apalagi dilakukan jelang debat.

"Kita berprasangka baik ajalah, bahwa itu memang ada niat untuk menyelesaikan sebelum pemilu ini, atau sebelum menjelang Pileg dan Pilpres. Jadi saya berprasangka baik aja," kata Nasir saat dihubungi merdeka.com.

Pria yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI ini, menuturkan, semuanya akan terjawab dari usaha pihak Kepolisian, untuk menyelesaikan kasus dugaan penyerangan tersebut.

"Misalnya dalam bulan ini sudah terungkap, itu akan dinilai polisi bekerja tanpa muatan politis," jelas Nasir.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Tito Karnavian akhirnya mengeluarkan surat perintah pembentukan tim gabungan penyidikan untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Bahwa itu benar Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Polri dalam mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri.

Rekomendasi Komnas HAM itu diserahkan ke Polri pada 21 Desember 2018. Hampir sebulan setelah diterima, Kapolri Tito kemudian meneken tanda tangan pembentukan tim gabungan tersebut pada 8 Januari 2019.

"Yaitu untuk membentuk tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, KPK, tokoh masyarakat, pakar, dan pihak lain yang dibutuhkan paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima," jelas Iqbal.

Dalam surat bernomor sgas/3/I/HUK.6.6/2019 itu, Kapolri memimpin langsung tim. Ada 65 nama gabungan komponen Polri dan masyarakat yang tercantum dalam daftar tim gabungan untuk penyidikan kasus Novel.

Sementara, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani menilai, diangkatnya kasus Novel oleh Prabowo-Sandi, hanya untuk mendulang suara pada Pilpres 2019.

"Itu menunjukkan bahwa isu ini dipakai hanya untuk mendulang suara, mendulang dukungan dari publik," kata Yati di kantornya.

Dia menuturkan, seharusnya capres-cawapres jika ingin menyelesaikan kasus Novel tidak hanya pada momentum debat. Melainkan dapat menjelaskan langkahnya untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Ada hal yang harus diselesaikan secara jelas secara rinci spesifik apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus ini," jelas Yati.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com