Beda Strategi Jokowi-Prabowo soal Babat Habis Koruptor di Indonesia

1. Memperbaiki proses harmonisasi peraturan perundangundangan.
2. Menyederhanakan regulasi dan menghindari terjadinya pengaturan yang berlebihan.
3. Memperbaiki regulasi agar lebih mendukung kreativitas dan kinerja, serta memberikan rasa aman dan rasa adil kepada masyarakat.
4. Melanjutkan reformasi hukum pidana dan acara pidana untuk memastikan penegakan hukum pidana berjalan secara efisien, manusiawi, berkeadilan, dan menjamin kontrol efektif terhadap penegak hukum.
5. Bersama Mahkamah Agung menyepakati kerangka hukum bagi agenda perbaikan sistem peradilan perdata.
6. Melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan.
7. Melanjutkan pemberantasan narkoba dan psikotropika untuk melindungi generasi muda.
8. Memberantas premanisme dan pungli untuk memberikan rasa aman, menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat dan pelaku usaha dengan revitalisasi Saber Pungli dan mengawasi prosesnya sampai di pengadilan.
9. Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah overcrowding.
10. Melaksanakan secara konsisten Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
11. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
12. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
13. Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
14. Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang.
15. Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.
16. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.
17. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
18. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkahlangkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.
19. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.
20. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.
21. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.
22. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anakanak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.
23. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.
24. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.
25. Meningkatkan pembudayaan sadar hukum di kalangan ASN, TNI, Polri, dan masyarakat.
26. Membentuk budaya hukum berlalu lintas sebagai wujud paling mendasar kepatuhan pada hukum.

1. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
2. Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
3. Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas, dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
4. Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.
5. Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.
6. Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.
7. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
8. Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
9. Merevisi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dimana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor.
10. Memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda serta bekerjasama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
11. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
12. Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.

Reporter: Fikri Faqih