Menhan: Kalau Tak Pilih Jokowi, Saya Pengkhianat

Menkumham dan Menhan Terapkan Program Bela Negara bagi Warga Binaan — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi sambutan dalam launching buku bela negara di LP Klas I Cipinang, Jakarta, Kamis (29/3). Ryamizard menyebut program ini bertujuan untuk mengembangkan cinta terhadap Tanah Air. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan pilihan politiknya mendukung calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo. Hal ini disampaikan Ryamizard saat menjawab pertanyaan wartawan soal persiapan menyongsong pesta demokrasi 2019.

"Jadi kita sepakat Pemilu ini harus berjalan dengan baik. Saya tadi mengimbau agar pesta demokrasi, kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya, Pak Jokowi. Jadi saya pilih beliau," kata Ryamizard dalam jumpa pers Rapat Pimmpan Kementerian Pertahanan di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

"Kalau saya tidak milih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau, pengkhianat itu hukumannya ditembak mati," sambung dia.

Kendati berbeda pilihan, Ryamizard meminta untuk siapa pun pemenangnya nanti agar tetap bisa bersikap selaiknya ksatria, dan tidak saling bermusuhan dengan mengklaim calonnya yang paling benar.

"Bukan jadikan pesta (demokrasi) ini gara-gara, yang menang jangan sombong, yang kalah jangan musuhan. Makanya pilih yang benar, kan milih orang milih dengan mengeluarkan gagasannya, jadi dengan demikian kita gantlemen," kata Ryamizard.

2 dari 2 halaman

Minta Purnawirawan TNI Rukun

Selain itu, Ryamizard berpesan kepada para jajaran purnawirawan TNI agar tetap rukun, dan akur dalam pesta demokrasi ini. Meski berbeda pilihan, dia ingin tetap ada gelora persatuan sebagai contoh baik kepada generasi penerus.

"Saya ingin purnawirawan bersatu juga, jangan, kita bersatu yang aktif dan yang purnawirawan kita lihat, yang sudah senior tunjukkan kita menjadi contoh pada generasi setelah itu," Ryamizard menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purnawirawan TNI Ryamizard Ryacudu tak sepakat dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, agar mencari dan menggali kuburan massal korban peristiwa 1965.