KPU Tunggu Kajian Bawaslu soal Dugaan Serangan Personal Jokowi ke Prabowo

Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mengumumkan rilis 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/2). Hingga kini, tercatat 81 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menerangkan seluruh peserta pemilu, termasuk pasangan capres dan cawapres dilarang menyerang personal saat berkampanye.

Penjelasan ini disampaikan Arief menyusul dugaan serangan personal dari pernyataan capres petahana Jokowi ke capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat putaran kedua.

"Di Undang-Undang itu ada, tidak menyerang personal, tapi di Undang-Undang itu yang (pernyataan) mengandung SARA dan ujaran kebencian," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Undang-undang dimaksud Arief yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di Pasal 280, ada 10 poin mengatur tentang larangan kampanye untuk para pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.

Karenanya, Arief mempersilakan kubu Prabowo-Sandi untuk melayangkan protes. Menurut Arief, nantinya hal tersebut akan ditelaah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan menjadi catatan evaluasi dalam debat selanjutnya.

"Kan sudah dilaporkan Bawaslu, tanya sama Bawaslu, kami nunggu hasil kajiannya," jelas Arief.

2 dari 2 halaman

10 Poin Larangan

Berikut poin 10 poin larangan dalam kampanye bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu yang tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila.

2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain.

4. Menghasut atau mangadu domba perseorangan atau masyarakat.

5. Mengganggu ketertiban umum.

6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Peserta Pemilu lainnya.

7. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.

8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau selain dari tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye pemilu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lantaran berpontensi mengganggu, KPU mempertimbangkan untuk mengurangi bahkan meniadakan kehadiran tim pendukung.

Hadiri KTT APEC, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Peru

Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan Presiden China Xi Jinping dalam upacara penandatanganan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 9 November 2024. (FLORENCE LO/POOL/AFP)

Prabowo Subianto
Tokoh
H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang pengusaha, politisi, dan mantan perwira TNI Angkatan Darat.
Lihat Selengkapnya
Prabowo Subianto
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
KPU