Mendagri Tak Persoalkan Kepala Daerah Dukung Capres-Cawapres, Asalkan...

Menteri Dalam Negeri Lantik Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah — Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada acara serah terima surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah di Kemendagri Jakarta, Senin (9/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilahkan kepala daerah untuk menunjukan sikap politik ke hadapan publik. Selama, tidak menabrak aturan yang telah ditetapkan.

"Yang penting aturan yang ada sudah dilalui," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Hasan Nasbi: Dari Survei 2023 Saya Sudah Tahu Pak Prabowo akan Menang Pilpres

Tjahjo mengatakan, kepala daerah yang mendeklarasikan diri mendukung capres dan cawapres tertentu harus mengajukan cuti terlebih dahulu, dan tidak memakai fasilitas Pemerintah Daerah.

"Pokoknya tidak boleh menggunakan uang anggaran Pemda. itu aja," ucap dia.

Tjahjo melanjutkan, dirinya juga tidak mempersoalkan jika dalam deklrasi tetap menamakan Gubernur atau Bupati.

"Tidak masalah wong dia (status jabatan) kan melekat. saya kampanye juga sama sebagai Mendagri, melekat juga. yang penting sesuai aturan,"ucap dia.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Jateng merekomendasikan pemberian sanksi kepada 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo-Amin Ma'ruf karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika melihat UU Pemilu, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah tersebut. Namun, kemudian Bawaslu menengok UU Pemerintahan Daerah yang tidak jadi kewenangannya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dipanggil KPK soal Meikarta, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku telah menekankan kepada Bupati Neneng agar penerbitan perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku.