Mendagri: Camat ASN, Harusnya Netral di Pilpres

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Liputan6.com, Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya camat yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dia enggan memberikan pendapat terkait hal itu.

"Silakan Bawaslu klarifikasi. Kemendagri tak punya opini dan tak bisa klarifikasi, tak bisa katakan salah atau benar, yang berwenang Bawaslu," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Tjahjo mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) wajib netral dalam pilpres. Instruksi itu berlaku juga bagi camat. Sebab, camat bukan jabatan politik.

"Camat merupakan ASN, harusnya netral sama seperti TNI dan Polri kalau TNI-Polri ada SOP-nya, kalau ASN ada undang-undang melalui peraturan Menpan RB," ucap dia.

Ketika disinggung kembali soal camat yang mendeklarasikan dukungan ke paslon tertentu, Tjahjo menolak berkomentar. Itu, kata dia bukan lagi ranah Mendagri.

"Kami tak bisa opini, serahkan kepada panwas sesuai aturan yang ada," ucap dia.

Sebelumnya, video camat di Makassar beredar luas. Dalam video tersebut sejumlah camat menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam video tersebut juga terlihat ada Ketua DPP Partai Nasdem yang juga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.