Solusi Prabowo untuk Tandingi Kartu Prakerja Jokowi

Selain itu, Poyuono angkat bicara tentang pengangguran yang akan digaji dari kartu pra-kerja sembari mengikuti pelatihan dan menunggu mendapat pekerjaan. Dia menjelaskan, yang digaji adalan lulusan SMA, D3 serta S1. Sementara lulusan SD dan SMP tidak mendapat gaji.

"Jadi rakyat jangan ketipu, lah kalau rakyat yang cuma lulusan SD dan SMP yang sudah masuk usia kerja apa solusinya, kan enggak punya solusi. Sedangkan yang lulusan SD Dan SMP lebih banyak jumlahnya," ujarnya.

Sementara itu, Analis Ekonomi Politik dari Fine Institute, Kusfiardi menilai  program bagi-bagi kartu oleh Presiden Jokowi menunjukan lemahnya kemampuan Jokowi dalam memahami misi yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sebab, semuanya kartu tersebut adalah instrumen menyenangkan semua orang, dengan cara menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya.

“Bagi-bagi kartu ini menunjukkan lemahnya kemampuan capres petahana dalam memahami misi yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Sekaligus menunjukkan jalan pintas, dengan semangat mengejar populisme,” kata Kusfiardi.

Dia menjelaskan, dalam pembukaan UUD 1945, terkait kewajiban pemerintah menyebutkan bahwa, pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dalam batang tubuh konstitusi ditegaskan pula bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya,” jelasnya.

Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

“Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,” tukasnya. 

Sementara itu, menurut studi Bank Dunia, bansos yang diterima sampai dengan 25 persen dari pengeluaran perkapita per bulan akan mampu meningkatkan konsumsi pengeluaran perkapita sampai 22,4 persen dan dapat menurunkan angka kemiskinan sampai tiga persen.

“Tampaknya capres petahana memang bertujuan hanya sekedar mau menyenangkan semua orang. Caranya dengan menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya, mendidik masyarakat dengan hal-hal instan,” pungkasnya.

Menurut dia, apa yang dijanjikan Jokowi tersebut bertolakbelakang dengan apa yang disampaikan melalui cuitan di akun sosmed Twitter-nya, pada 14 Desember 2018 lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan,

“Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal-hal instan. Kita bangun pondasi dan pilar kokoh, meski prosesnya pahit dan sakit, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang”.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini: