TKN: Program Dilan Jokowi Didukung oleh Milenial

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menjelaskan maksud pemerintahan 'Dilan' yang diungkapkan capres Joko Widodo (Jokowi) dalam debat keempat.

Sekretaris TKN Hasto menyatakan istilah Dilan atau "digital melayani" merupakan bentuk komitmen Jokowi memberantas korupsi.

Hasan Nasbi: Dari Survei 2023 Saya Sudah Tahu Pak Prabowo akan Menang Pilpres

"Karena memberantas korupsi hanya dilakukan dengan cara sistemik. Dengan membagun organisasi, dengan terapkan teknologi informasi dalam seluruh aspek pemerintahan, dengan adanya mal pelayanan publik. Itu yang dilakukan Pak Jokowi," ujarnya di Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2019.

Politisi PDIP itu mengklaim, program Dilan itu didukung penuh terutama oleh kaum milenial.

"Dukungan Pak Jokowi dari milenial sangat kuat karena Pak Jokowi sangat visioner bagaikan infrastruktur digital dibangun sangat baik. Bagaimana kita lihat pendidikan kita makin baik, muncul unicorn baru di Indonesia," jelasnya.

Hasto kemudian menyinggung materi debat Prabowo. Menurut dia, program terkait korupsi yang disampaikan Prabowo tidak tegas dan hanya permasalahan yang sudah berlalu.

"Pak Prabowo nampak kering dalam pengalaman sehingga yang diungkap adalah masa lalu yang tak jauh beda dengan tahun 2009. Persoalan sudah masuk dalam memori yang terdalam Pak Prabowo tanpa solusi bagi masa depan bangsa," ujar Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pertemuan ini, Hasto menyampaikan sejumlah persoalan kepada Ma'ruf Amin, di antaranya hasil sejumlah lembaga survei yang dianggap positif pasca-debat hingga rencana safari politik TKN ke Aceh.

2 dari 2 halaman

Dilan Dalam Debat

Calon Presiden Nomor Urut 01 Jokowi dalam visi misinya pada debat keempat Pilpres 2019 mengungkap, Pancasila merupakan kesepakatan pendiri dan tokoh bangsa dari berbagai ragam suku dan budaya. Untuk itu, Pancasila harus tetap dijaga bersama.

"Untuk itu, menjadi kewajiban bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara," ujar Jokowi dalam debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Terkait dengan pemerintahan, Jokowi menjelaskan akan menerapkan sistem digital. Hal itu diperlukan dalam reformasi pelayanan publik.

"Pemerintahan ke depan, diperlukan pemerintahan 'Dilan', digital melayani. Diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik," ujar Jokowi.

Untuk mewujudkan rencana itu, diperlukan penajaman dan penyederhanaann kelembagaan. "Diperlukan SDM aparatur kita dalam reformasi tata kelola," kata dia.

Terkait dengan pertahanan, Jokowi menilai peningkatan kualitas SDM, pengembangan SDM TNI mutlak diperlukan. Terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan cyber.

"Ke depan perang teknologi. Pembangunan alutsista sangat diperlukan. Kalau belum mampu, kita join produk dengan negara lain," jelas Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pilpres 2019