KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi soal APBN Bocor Rp 2 Ribu Triliun

Dia mencontohkan, KPK pernah menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp 7 triliun.

"BPJS bagaimana sekarang kan 2.200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak," kata Saut.

Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, kata Saut, pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun.

"Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi, itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi," Saut menandaskan.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp 1.000 triliun.

Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo, membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.

"Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun. Bahkan, ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi, akhirnya yang benar siapa?" ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo pun menyindir, bahwa pihak lain hanya bisa menggulirkan isu-isu tak subtansial. Sementara, untuk mengatasi kebocoran uang negara tidak mampu.

"Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp 2.000 triliun itu," katanya.