Soal Surat Suara Tercoblos, BPN Minta Presiden Copot Dubes RI di Malaysia

Presiden Joko Widodo Lantik Enam Dubes di Istana Negara — Rusdi Kirana saat dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5). Para duta besar ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 P Tahun 2017 tentang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.

"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Hasan Nasbi: Dari Survei 2023 Saya Sudah Tahu Pak Prabowo akan Menang Pilpres

Atas kejadian itu, Irawan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana lantaran kejadian tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan. Bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan telah memalukan negara. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.

2 dari 2 halaman

Terus Kawal Pemilu

Menteri Ferry Mursidan Serahkan LHKPN ke KPK — Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/11/2014). (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Di sisi lain, Direktur BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan mengimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.

"Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara, itu yang terpenting," ungkap Ferry.

Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan supaya Presiden Jokowi dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.

Karena itu, demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka ia juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menarik pulang Dubes RI di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta.

"Seharusnya Presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia, atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil," tandasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra