KPU: Ada Pelanggaran Pemilu Silakan Lapor Bawaslu

KPU Gelar Rapat Sosialisasi Iklan Kampanye Pemilu 2019 — Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bersiap memimpin rapat bersama perwakilan parpol, Jakarta, Rabu (27/2). Rapat membahas jadwal kampanye dan rapat umum serta sosialisasi fasilitasi iklan kampanye Pemilu 2019 di media massa. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan meminta kepada para pihak yang menemukan dugaan pelanggaran pemilu untuk melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami persilakan apabila ada temuan-temuan terkait pelanggaran pemilu, dipersilakan dilaporkan ke Bawaslu," ucap komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Wahyu memastikan proses penghitungan suara real count yang dilakukan pihaknya berlangsung transparan. Ia kembali mempersilakan siapa saja untuk mengawasi dan mengoreksi KPU.

"Ya tentu saja KPU transparan, terbuka terhadap partisipasi warga," ucapnya

Apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu, Wahyu menyebut hal itu berada di bawah wewenang Bawaslu. KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu jika ternyata ditemukan pelanggaran.

"Nanti Bawaslu tentu akan berkoordinasi dengan KPU untuk menyelesaikan hal tersebut. Nanti laporan-laporan itu akan dikaji Bawaslu," ucap Wahyu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Aksi simpatik mendukung KPU yang telah sukses menyelenggarakan Pemilu serentak 2019 di gelar di depan Kantor KPU, Jakarta Pusat.

2 dari 2 halaman

Evaluasi Pemilu Serentak

Antusiasme Warga Aceh Ikuti Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2019 — Seorang wanita memasukan kertas suaranya saat latihan pra-pemilihan di Banda Aceh, provinsi Aceh (6/4). Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak pada 17 April 2019. (AFP Photo/Chaideer Mahyudin)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Terutama, terkait format pemilu yang menggabungkan pilpres dan pileg.

"Saya kira yang harus dilakukan. Pemilu 2019 adalah membuat evaluasi yang mendalam, komprehensif, dan juga utuh yang terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan pemilu serentak," kata Titi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/4/2019).

Menurut Titi, sejak awal pihaknya mengusulkan pemilu serentak terbagi menjadi dua. "Sejak awal yang kami usulkan adalah pemilu serentak yang terbagi dua pemilu serentak nasional yang pemilihan Presiden, DPR, DPD," sambungnya.

Titi menyarankan agar penyelenggaraan pilpres dan pileg kembali dipisah. Sebab, pemiluserentak dinilai memberikan banyak beban kepada penyelenggara pemilu.

"Ternyata betul, meski KPU telah melakukan sejumlah langkah untuk mendistribusi beban kerja, tetap saja penyelenggaraan, pemungutan suara, dan penghitungan jadi beban yang amat berat bagi petugas dilakukan," ungkapnya.

Wapres Gibran Rakabuming Raka Pimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada Serentak 2024