BPN Akan Bentuk TPF Kecurangan Pilpres, TKN Percayakan KPU dan Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong menegaskan tidak ada pembentukan tim pencari fakta kecurangan pada perhelatan Pilpres 2019. Ketimbang membentuk tim fakta, TKN akan melaporkan segala kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Usai menggelar konferensi pers di posko pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Usman menjelaskan sebagai peserta pemilu sedianya mempercayakan segala prosesnya ke lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi, imbuh Usman, dua lembaga tersebut independen.

"Kami mempercayakan semua penghitungan suara kepada KPU dan semua dugaan ataupun laporan kecurangan kepada Bawaslu, karena KPU dan Bawaslu adalah lembaga independen dalam arti tidak berpihak kepada 01 maupun 02 jadi yang namanya lembaga independen ya KPU dan Bawaslu," ujar Usman, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019.

Bahkan jika peserta pemilu tidak dapat menerima hasil dari KPU, kata Usman, negara memberikan jalan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pembentukan tim yang bertujuan mencari kebenaran adanya kecurangan menurut Usman tidak lah perlu.

"Soal tidak bisa menerima hasil pemilu ya ada Mahkamah Konstitusi. Itu semua adalah lembaga independen yang keberadaannya diatur oleh undang-undang," tukasnya.

Adanya wacana pembentukan tim untuk mencari fakta kecurangan dalam Pilpres 2019 mencuat ketika Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menemui capres Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019 kemarin. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mereka membahas perkembangan pasca pencoblosan.

Gatot dan Dahlan disebut membahas langkah strategis yang perlu diambil Prabowo ke depan terkait adanya fenomena kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematik dan masif.

Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu menambahkan, para tokoh-tokoh lain juga akan memberi masukan kepada Prabowo maupun BPN. Salah satu langkah yang disorot BPN adalah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar yang menyarankan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kecurangan pemilu.

"Karena menurut temen-temen Haris Azhar dan kawan kawan juga ini TSMB terstruktur sistematik masif dan brutal. Dan ini adalah pemilu paling buruk kecurangannya masif tadi sepanjang reformasi. Dan ini harus menjadi evaluasi massal," kata Dahnil.