PAN Dorong BPN dan TKN Buka Data Internal Suara Pilpres 2019

20151229-Refleksi-Akhir-Tahun-PAN-Jakarta-IA — Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan memberikan keterangan refleksi akhir tahun di Kantor DPP PAN, Jakarta, Selasa (29/12). PAN menyampaikan pandangannya dalam menyikapi permasalahan pemerintahan sepanjang tahun 2015. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mendukung rencana dua kubu tim pemenangan capres-cawapres untuk membuka data penghitungan internal suara di Pilpres 2019.

Menurut Bara, kedua tim pemenangan diminta tidak hanya mengklaim kemenangan, namun juga harus menunjukkan detail data yang menjadi dasar klaim tersebut.

"Harus berdasarkan data yang valid. Dan itu memang harus buka. Kalau memang itu saya dukung kalau pihak TKN siap untuk membuka war room mereka. Pihak BPN juga harus lakukan hak yang sama," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Menurut Bara, semua pihak memang perlu bersikap transparan dengan data penghitungannya masing-masing. Serta tidak mengklaim kemenangan tanpa data suara pilpres yang valid.

"Saya pikir kita harus bersikap transparan. Kalau ada klaim itu harusnya klaim berdasarkan data," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya mempunyai ikatan yang kuat dengan warga Sumatra Utara.

2 dari 2 halaman

Sebut Provokasi Tanpa Bukti

PDI Perjuangan Buka-bukaan Soal War Room — Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019 dan legislatif di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4). Dari penghitungan sementara tersebut, PDI Perjuangan unggul dengan 19,93%, Partai Golkar 13,62%, lalu Partai Gerindra 11,49%. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, PDI Perjuangan menanggapi serius sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara, namun mengklaim kemenangan sendiri tanpa bawa bukti rekapitulasi.

"BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan. Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanya provokasi tanpa bukti," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (25/4/2019).

Partainya mengingatkan, nilai kejujuran merupakan satu indikator moral sederhana dalam politik. Karenanya, harus ada transparansi rekapitulasi.

"Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," ungkap Hasto.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka