Sengketa Pemilu di 4 Negara Ini Jadi Rujukan Tim Prabowo - Sandi

Pemilihan Presiden di Austria pada 2016 lalu juga masuk dalam materi gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. 

Ketika itu Pilpres di Austria diikuti oleh dua kandidat yaitu Alexander Van der Bellen dan Norbert Hofer. Dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada Mei 2016, Van der Bellen mengalahkan Hofer dengan selisih kemenangan yang tidak terlalu jauh, hanya 0,6 persen.

Namun, Norbert Hofer kemudian mengajukan keberatan atas kekalahan dia ke Mahkamah Konstitusi Austria dikarenakan terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan presiden tersebut.

Di dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Austria, Hofer menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi, terutama pengiriman surat suara melalui pos.

Pengiriman surat suara melalui pos seharusnya dinyatakan tidak konstitusional karena hal tersebut menyebabkan banyak terjadi penyalahgunaan kotak suara di berbagai macam daerah di Austria.

Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi Austria melihat bahwa penggunaan metode pengiriman surat suara melalui pos memiliki risiko manipulasi cukup tinggi, baik ketika pengiriman surat suara tersebut, maupun ketika surat suara tersebut sudah sampai ke konstituen.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden Federal Austria tahun 2015, menyebutkan bahwa distribusi surat suara harus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Austria, bukan oleh staff mereka.

Setelah mendengarkan berbagai saksi dan melihat bukti dari berbagai pihak, pengiriman surat suara tidak dilakukan atau tidak diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Austria, melainkan oleh staff mereka. Hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi Austria, melanggar asas yang tercantum dalam Konstitusi Austria yaitu asas kerahasiaan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang sesuaidengan Pasal 20 ayat (3) Konstitusi Austria.23

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang.

Mahkamah Konstitusi Austria menyatakan bahwa meskipun penyalahgunaan terhadap surat suara hanya terjadi di beberapa daerah pemilihan saja,namun pemilihan umum harus diulang di seluruh wilayah Austria.

Pada 7 September 2013, Maladewa menggelar Pemilihan Presiden. Ketika itu Pemilihan diikuti oleh empat kandidat dan tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas.

Dikarenakan kondisi tersebut seharusnya diadakan putaran kedua dengan diikuti oleh dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak di putaran pertama, yaitu Abdulla Yameen dan Mohammed Nasheed.

Namun, kandidat ketiga Qasim Ibrahim, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Maladewa dengan tuduhan terdapat berbagai macam pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada September tahun 2013, Mahkamah Agung Maladewa menganulir pelaksanaan dan hasil pemilihan umum Maladewa putaran pertama tersebut. Kemudian Mahkamah Agung Maladewa memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang pada Oktober 2013.

Dalam pembacaan putusan Mahkamah Agung Maladewa No 42/SC-C/2013, Hakim Ahmed Abdulla Didi mengatakan terdapat laporan kepolisian yang menyatakan ada 5623 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih menggunakan pilihannya dalam pemilhan presiden tersebut.

Termasuk diantara orang tersebut adalah orang yang sudah meninggal, pemilih dibawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu. Karena putusan ini, Komisi Pemilihan Umum Maladewa membatalkan pemilihan presiden putaran kedua dan diwajibkan untuk mengadakan pemilihan putaran pertamaulang.

Setelah menggali saksi dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Mahkamah Agung Maladewa menyatakan bahwa Pemilihan Presiden Maladewa yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 tidak memiliki legitimasi akibat dari pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang diaturdalam Konstitusi Maladewa.

Di dalam putusan Mahkamah Agung Maladewa No 42/SC-C/2013, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Maladewa telah melanggar pelaksanaan prinsip pemilihan umum bebas dan adil yang tercantum dalam Pasal 170 Konstitusi Maladewa. Mahkamah Agung Maladewa kemudian memerintahkan untuk mengadakan pemilihan suara ulang sebelum tanggal 20 Oktober 2013.

Penyelenggaraan Pilpres di Ukraina pada 2004 juga dimasukkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga di materi gugatan ke MK.

Ketika itu, Ukraina menyelenggarakan pemilihan presiden putaran kedua yang diikuti oleh Viktor Yushchenko dan Viktor Yanukovych. Pada putaran pertama di Bulan Oktober 2004, kedua kandidat tersebut merupakan kandidat dengan suara terbanyak namun belum mendapatkan jumlah suara signifikan sehingga harus mengikuti pemilihan putaran kedua.

Menurut hasil pemilihan presiden putaran kedua yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina, Viktor Yanukovych mendapatkan suara sebanyak 49,46 persen sedangkan Viktor Yushchenko mendapatkan 46,61 persen, yang kemudian Viktor Yanukovych dinyatakan sebagai pemenang.

Namun kemudian Viktor Yushchenko melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Agung Ukraina dikarenakan menurut dia pemilihan umum yang dilaksanakan tersebut terdapat banyak kecurangan. Mahkamah Agung Ukraina kemudian memutuskan bahwa Pemilihan Presiden Ukraina dibatalkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Ukraina untuk mengulang pemilihan tersebut.

Mahkamah Agung Ukraina berpendapat bahwa pemilihan presiden yang dilangsungkan pada November 2004 ternodai dengan adanya pelanggaran yang sistematis dan masif.

Hakim Mahkamah Agung Ukraina menerima hampir seluruh argument pemohon, Viktor Yushchenko, yang menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah Ukraina selama proses pemilihan presiden di Ukraine pada tahun 2004 menyebabkan pemilihan presiden tersebut menodai prinsip bebas dan adil.

Di dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Ukraina, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Ukraina tidak melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden Ukraina.

Yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Ukraina tidak melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perwakilan Komisi Pemilihan Umum Ukraina di seluruh daerah di Ukraina dan melanggar.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung Ukraina tidak meyakini bahwa hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina putaran kedua merupakan hasil yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Mahkamah Agung Ukraina menemukan bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan presiden Ukraina seperti terdapat warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap lebih dari satu kali dan terdapat warga negara yang tidak memiliki hak pilih yang masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian terdapat beberapa tahapan dan dokumen yang tidak dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina.

Mahkamah Agung Ukraina meyakini bahwa terdapat berbagai pelanggaran lain yang terjadi dalam pemilihan presiden Ukraina. Yang pertama, pemilihan para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ukraina yang dianggap melanggar hukum.

Kedua, aktivitas pemantau pemilihan umum dihalang-halangi. Ketiga, mekanisme memilih di rumah merupakan sebuah pelanggaran hukum.Keempat, penghitungan di daerah dilakukan tidak sesuai prosedur. Kelima, hasil perhitungan disampaikan dengan cara yang melawan hukum.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Anatoly Yarema disebutkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina menyebabkan lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa pemenang dalam pemilihan presiden Ukraina.

Kemudian Mahkamah Agung Ukraina memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang pada bulan Desember 2004.