Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf: MK Tak Mengenal Perbaikan Berkas Sengketa Pemilu

Gedung MK — Personil Brimob berjalan melintasi halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Pemilu 2019 pada, Jumat (14/6). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta menyebut Bambang Widjojanto dan tim hukum Prabowo-Sandiaga tak paham administrasi saat mengajukan permohonan sengketa Pemilihan Presiden.

Menurut Wayan, dalam perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengenal perubahan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

"Keanehan yang sangat fatal, dalam perselisihan masalah Pilpres di MK tidak mengenal adanya perubahan, perbaikan, permohonan, penyempurnaan, tidak dimungkinan," tegas Wayan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Wayan mengatakan, pernyataannya itu didukung oleh Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, pasal 474 ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan perbaikan permohonan hanya diperbolehkan untuk sengketa Pileg saja.

Selain beleid Pemilu, Wayan juga menyertakan peraturan MK (PMK) nomor 4 tahun 2018 dan (PMK) nomor 5 tahun 2018.

"Jadi jelas untuk pilpres, dikecualikan (permohonan diperbaiki)," tegas Wayan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan, lembaganya independen dan tidak akan dapat diintervensi siapapun dalam menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

2 dari 2 halaman

18 Bukti Bantahan Sengketa Pilpres

Yusril Serahkan Berkas Jawaban ke MK — Koordinator tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra menyerahkan berkas jawaban sengketa Pilpres 2019 di MK. (Radityo Priyasmoro)

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, diwakili Ade Irfan Pulungan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK). TKN mendaftar sebagai pihak terkait atas sengketa hasil pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Pihak terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung akan terdampak dari suatu putusan atau perkara yang diajukan di MK.

"Kami tadi sudah masukan surat kuasa hukum ke panitera MK," ujar Irfan di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa 11 Juni 2019.

Ia mengatakan, segala berkas untuk kepentingan itu sudah disiapkan dengan lengkap seperti kartu identitas principal, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kartu advokat tim kuasa hukum yang terdaftar dalam surat kuasa.

Selain itu, Irfan juga mengatakan saat pendaftaran tadi turut dilampirkan 18 bukti untuk membantah dalil-dalil pihak BPN Prabowo-Sandi sebagai pemohon dalam hal ini.

"Saat ini (bukti) kurang lebih ada 18. Bantahan kami mengacu ke regulasi yang ada," tukasnya.