BPN: Tak Ada Konflik Usai Pilpres 2019, Hentikan Narasi Rekonsiliasi

Jokowi-Prabowo — Kunjungan balasan Prabowo ke Istana Merdeka bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (17/11/2016).

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta istilah rekonsiliasi pasca Pilpres untuk dihentikan. Sebab, menurutnya rekonsiliasi memaknai adanya konflik pada Pilpres 2019.

"Bagi saya narasi rekonsiliasi justru menebar konflik. Seolah-olah ada konflik gitu," ujarnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2019).

Dahnil menilai, Pilpres adalah sebuah kompetisi. Layaknya pertandingan tinju, kata dia, setelah ada pihak yang kalah maka berakhir biasa. Tidak ada konflik dari kedua pihak.

Karena itu dia menyarankan, para pengamat atau pihak-pihak yang menyerukan rekonsiliasi di Pilpres 2019 untuk menghentikan narasi tersebut.

"Saran saya, para pengamat, para orang-orang sok bijak, stop menggunakan narasi rekonsiliasi. Kenapa? Karena nggak ada konflik," jelasnya.

Sementara itu, dia mendukung apabila ada silaturahmi dari kedua calon presiden, baik Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Dahnil mengatakan, silaturahmi adalah hal wajar dan tinggal menunggu terjadi saja.

"Momen Lebaran baik, saya pikir kapan pun bisa dilakukan silaturahmi," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat menyampaikan pidato kemenangnnya, Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk terus bersahabat dengan Prabowo Subianto.

2 dari 2 halaman

Tanggapan Jokowi

Sementara itu, capres petahana Joko Widodo atau Jokowi kembali berbicara tentang rencana pertemuan dengan capres Prabowo Subianto. Menurut dia, pertemuan atau silaturahmi dapat dilakukan di mana saja, salah satunya dengan berkuda.

"Ya di mana pun bisa, bisa dengan naik kuda, bisa. Bisa di Jogja bisa, bisa naik MRT bisa," kata Jokowi di usai meninjau revitalisasi Pasar Sukawati Kabupaten Gianyar Bali, Jumat (14/6/2019).

Jokowi sendiri telah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk segera bertemu Ketua Umum Partai Gerindra itu pasca-Pilpres 2019. Tetapi hingga kini belum terealisasi.

Reporter: Ahda Bayhaqi