Demokrat Utamakan Usung Kadernya di Pilkada 2020

[Bintang] Libur Pilkada Serentak 2018 Belum Jelas, Ini Curhatan Netizen di Twitter — Jadi sebenarnya, 27 Juni nanti libur nggak sih? Libur Pilkada Serentak 2018 bikin heboh masyarakat dunia maya. (Ilustrasi: Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat akan mengutamakan mengusung kadernya dalam memilih calon kepala daerah saat Pilkada 2020.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Muhamad Endang, mengatakan meskipun partainya tidak memiliki cukup kursi untuk dapat mencalonkan kader sendiri, akan tetapi dalam mengikuti pilkada, partainya sudah siap dan akan mengutamakan kadernya.

"Tentu kita akan berkoalisi melihat kursi yang kita punya di 7 daerah saat pileg, tidak cukup untuk mencalonkan sendiri, meskipun harus berkoalisi, tapi kita akan mengutamakan kader sendiri," kata Endang di Kendari seperti dikutip dari Antara, Senin (1/7/2019)

Terkait isu dirinya yang akan ikut maju pada Pilkada Konawe Selatan, Endang masih berpikir, pasalnya tahapan pilkada masih memakan waktu yang cukup lama.

"Kita pikir dulu soal itu, apalagi di Konawe Selatan itu nama-nama yang mau maju sudah banyak, ada petahana, wakilnya saat ini juga mau maju, lalu saya dengar juga Ketua DPRD Konawe Selatan juga ikut, lalu ada anggota DPRD provinsi juga, persainganya sangat ketat, akan tetapi semuanya punya peluang yang sama," ujar Endang.

Muhamad Endang juga mengungkapakan bahwa dalam waktu dekat ini, Partai Demokrat akan mengelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk membahas pelaksanaan pilkada serta evaluasi partai.

Sebanyak 7 daerah di Sultra akan mengikuti Pilkada 2020, di antaranya Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sikap politik Partai Demokrat memungkinkan partai besutan SBY bergabung dengan pemerintah

2 dari 2 halaman

KPU Mulai Bersiap

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membahas persiapan Pilkada 2020, diawali dengan merumuskan peraturan KPU.

Lewat rapat evaluasi uji publik, KPU mencatat ada tiga poin utama agar pemilihan kepala daerah di 270 titik ini berjalan baik.

"Sistem perhitungan suara atau situng, penyediaan anggaran daerah, dan tanggal diselengarakannya pemungutan suara itu poinnya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.

Situng, lanjut Arief, menjadi sorotan utama lantaran kinerja yang disoal selama Pemilu Presiden 2019. Karenanya, Arief meyakini untuk Pilkada 2020 pihaknya akan bekerja lebih baik lagi demi kepuasan pemilih dalam hal kinerja Situng.

"Masyarakat banyak akses pemilu lewat Situng, mereka berharap Situng tetap digunakan, kinerja diperbaiki dan bisa menjadi informasi lebih akurat dan akuntabel," terang Arief.

Soal anggaran, Arief menilai proses Pilkada 2020 mulai disosialisasikan sejak akhir tahun 2019 akan memakan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Karenanya rencana belanja daerah harus sesegera mungkin memasukkan deret giat Pilkada supaya tidak tersendat. Sementara anggaran 2019 di tiap Pemda diketahui sudah berjalan sejak awal tahun ini.

"Saya perintahkan kepada KPU provinsi kab/kota menyusun rancangan kegiatanya, anggarannya, karena menyiapakan anggaran besar tidak bisa dalam waktu singkat," terang Arief.

Terakhir, soal pemilihan tanggal, Arief bersama KPU provinsi, kabupaten/kota terkait, telah memutus 23 September 2020 menjadi jadwal pemungutan suara serentak. Menurut Arief dan keputusan forum, hari Rabu menjadi keputusan teknis.

Kemudian, pilihan tanggal di tiap hari Rabu yang jatuh di bulan September 2020 memutuskan untuk tidak jatuh dalam angka satuan. Ini dikarenakan dapat berimplikasi pada sosialiasi peserta pemilu yang kebetulan mendapat nomer urut sama.

"September 2020 hari Rabu itu ada tanggal 2, 9 dan 16 dan 23, setelah dirembuk kita ambil 23, jadi pertimbangan teknis," Arief menutup.