Dukung Calon Kepala Daerah Non-Muslim, PKS: Enggak Masalah

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman (Liputan6.com/Andri Arnold)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka lebar peluang untuk mendukung calon kepala daerah yang non-muslim. Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman menyatakan, partainya tidak ada malasah mendukung calon yang beragama non-muslim.

"Sangat mungkin, kan PKS sudah dari sejak awal, Anda lihat di Papua contoh paling nyata, Pak Lukas Enembe itu adalah bupati dan gubernur yang sejak bupati 2 periode didukung PKS. Tidak ada masalah," kata Sohibul di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Menurut dia, keputusan untuk mendukung seseorang diserahkan pada DPW masing-masing, dengan melihat kondisi kebatinan tiap wilayah yang tentu berbeda-beda.

"Tadi saya katakan sesuai dengan kondisi kebatinan di daerah itu," ucap Sohibul.

Dia menyatakan, DPP PKS mempersilakan tiap DPW berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk partai oposisi pada Pilkada 2020 mendatang.

"Saya sampaikan bahwa kepada DPD/DPW PKS silakan berkoalisi dengan partai manapun, sesuai dengan suasana kebathinan di daerah masing-masing," ungkapnya.

PKS menurut Sohibul, ingin pilkada menjadi penyatu ketegangan antarpartai di tingkat pusat.

"Kita menginginkan bahwa pilkada ini menjadi ajang relaksasi ketegangan-ketegangan pusatnya. Jadi dengan koalisi dengan partai manapun, misalnya dengan pusat masih belum ketemu, sulit mendapat kesepahaman, di daerah itu sudah memperoleh kesepahaman. Targentya sudah jelas, format koalisinya juga sudah kita berikan," papar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PKS, Genrindra, dan PAN sepakat untuk berkoalisi di lima provinsi dalam Pilkada Serentak 2018.

2 dari 2 halaman

Politik Dinasti

Selain itu, Sohibul juga menanggapi kabar menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution yang maju dalam Pilwakot Medan. Dia mendaftarkan diri melalui PDI Perjuangan. Menanggapi hal tersebut, Sohibul menyebut akan lebih baik iklim demokrasi di Indonesia tidak diwarnai politik dinasti.

"Alangkah baiknya kita jangan mengembangkan (politik) dinasti. Tapi benar berbasiskan merit sistem," kata Sohibul.

Dia menyebut, demokrasi yang ingin dibangun adalah demokrasi substansial.

"Kita sebagai pihak yang konsen dengan masalah demokrasi, kan demokrasi yang ingin kita bangun demokrasi substansial ya bukan prosedural, tentu harus terbebas dari distorsi, memang kalau ada dinasti ya distorsi akan besar," ungkap Sohibul.