Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Manokwari Berpotensi Sangat Tinggi Konflik

Ada Layar Hitung Mundur Pemilu di Gedung Bawaslu — Mobil melintasi layar hitung mundur Pemilu 2019 yang terpampang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/2). Layar dipasang untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam Pemilu 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis hasil penelitian berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang menghadapi Pilkada Serentak 2020. Disebutkan, 24 dari 270 daerah dengan Pilkada Serentak 2020, rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu.

Menurut Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, definisi indeks kerawanan dalam laporan tersebut merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Itu kami pakai untuk mengetahui dan mengidentifikasi, sebagai alat pemetaan dan deteksi dini. Jadi ini bagian dari upaya kami untuk mencegah kerawanan Pilkada. Ada empat dimensi yang kami ukur dalam IKP Pilkada 2020 ini," ujar Afifuddin di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25/2/2020) seperti dilansir Antara, Selasa (25/2/2020), .

Dia menjelaskan, empat ukuran yang digunakan Bawaslu untuk memprediksi potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 adalah dimensi sosial dan politik, konteks pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, serta partisipasi pemilih.

IKP untuk Pilkada Serentak 2020 tersebut, kata Afifuddin, secara garis besar disusun berdasarkan praktik-praktik pelanggaran Pemilu sebelumnya, baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019.

"Jadi kami antisipasi agar kalau satu daerah kerawanannya adalah isu SARA, misalnya, maka kami tekankan antisipasinya dengan menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan seterusnya," ucap Afifuddin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

deretan anak pejabat yang ingin maju pilkada 2020

2 dari 2 halaman

3 Kategori Kerawanan

Ilustrasi - TPS di wilayah rawan bencana alam di Jatiuhur Desa Padangjaya Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pada Pilkada Cilacap 2017. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Afifuddin mengatakan, dalam studi tersebut, Bawaslu mengkategorikan level kerawanan 270 daerah peserta Pilkada Serentak 2020 menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

"Dari empat ukuran penelitian, Bawaslu menemukan angka rata-rata prediksi kerawanan sebesar 51,65," kata dia.

Sembilan provinsi dari 270 daerah tersebut masuk dalam kategori tinggi atau rawan konflik, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Sementara dari 261 kabupaten dan kota yang akan digelar Pilkada 2020, Bawaslu menemukan hanya delapan daerah yang masuk dalam kategori rendah dari kerawanan atau dengan nilai di bawah 43,07.

Wilayah itu adalah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bontang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Barru.

"Selain itu, 205 kabupaten dan kota lain masuk dalam kategori sedang atau dengan nilai 43,07-56,94," jelas Afifuddin.

Kemudian, lanjut dia, 48 kabupaten dan kota lainnya berada dalam kategori tinggi atau rawan terhadap konflik.

"Dari 48 kabupaten dan kota rawan konflik Pilkada 2020 tersebut, 15 di antaranya tercatat berpotensi sangat tinggi konflik, dengan skor di atas 63,88," pungkasnya.

15 kabupaten-kota yang sangat tinggi konflik itu adalah:

1. Kabupaten Manokwari

2. Kabupaten Mamuju

3. Kota Makassar

4. Kabupaten Lombok Tengah

5. Kabupaten Kotawaringin Timur

6. Kabupaten Kepulauan Sula

7. Kabupaten Mamuju Tengah

8. Kota Sungai Penuh

9. Kabupaten Minahasa Utara

10. Kabupaten Pasangkayu

11. Kota Tomohon