Jelang Pilkada 2020, Polri Tegaskan Tak Beri Ruang Kelompok Anti Pancasila

Kabareskrim Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo — Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberi arahan pada penutupan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Laporan Sentra Gakumdu Pemilihan 2020, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Pengarahan diberikan untuk Dirreskrimum hingga Kasubdit I/Kamneg Polda se-Indonesia (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai keberadaan kelompok anti Pancasila jelang Pilkada 2020. Hal itu disampaikan dalam acara 'Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020'.

"Saya ingatkan jangan biarkan kelompok tertentu yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila memanfaatkan momen pilkada," tegas Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Menurut Listyo, hal itu menjadi salah satu bagian dari kerawanan pemilu. Dia kemudian merunut kemunculan kelompok anti Pancasila yang menunggangi berbagai gerakan saat bergulirnya kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Belakangan sejak 2017 itu muncul isu SARA, isu penistaan agama yang menonjol di 2017, di Pilkada DKI. Kemudian dikelola, sehingga muncul gerakan 411, 212, dan seterusnya," jelas dia.

Menurut Listyo, kelompok anti Pancasila pun turut berupaya mengambil kesempatan di 2018 yang merupakan momen jelang Pilpres 2019. Salah satunya dengan beragam penyebaran berita bohong alias hoaks.

"Di 2018 muncul black campaign, penggunaan hoaks, muncul juga kelompok yang bergerak di medsos MCA. Penggunaan ini semakin marak, isu-isu yang digunakan terkait masalah asing, masalah China," kata Listyo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak hanya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming saja yang akan maju di Pilkada 2020. Beberapa anak pejabat tinggi ini juga disebut masuk dalam daftar calon Pilkada 2020.

2 dari 2 halaman

Kelompok Masih Berusaha Mencari Hidup

Tidak berhenti di situ, lanjutnya, tahun 2019 mulai diwarnai konflik antar kelompok masyarakat yang dikipasi lewat berbagai informasi bernada provokatif. Seperti konflik di asrama Papua Surabaya yang merembet hingga ke Tanah Papua itu sendiri.

"Kemudian ditambah dengan Revisi UU KPK, itu juga memunculkan konflik SARA. Yang menarik adalah, di setiap isu tersebut ada kelompok tertentu yang selalu ambil bagian. Kelompok ini yang tidak sutuju dengan ideologi Pancasila," ujarnya.

Listyo menyatakan, kelompok anti Pancasila kini tenggelam pasca Pilpres 2019 lantaran seluruh kubu baik nasionalis dan agamis telah bersatu. Namun, meski kalangan elite tampak akur, polarisasi akar rumput masih terasa dan mudah tersulut lewat aksi saling ejek di media sosial.

"Kelompok ini berusaha mencari hidup. Ini yang perlu kita waspadai," Listyo menandaskan.

Bawaslu RI Ajak Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.