Perludem Minta Parpol Perhatikan Aspirasi saat Rekomendasikan Calon Kepala Daerah

Perwakilan Perludem, Titi Anggraini (kanan) saat diskusi bersama KawalPilkada dan Bawaslu DKI Jakarta tentang penanganan data penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta di kantor LBH, Jumat (3/3). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan partai politik (parpol) diminta untuk selalu mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah setempat dalam pemberian rekomendasi untuk calon kepala daerah.

"Rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari pusat, tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat setempat," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Rabu 11 Maret 2020.

Menurut Titi Anggraini seperti dilansir Antara, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab parpol dalam meningkatkan kualitas pemilu/pilkada dan penguatan esensi demokrasi.

Aktivis pemilu asal Palembang ini juga mengingatkan bahwa penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara objektif melalui survei.

"Tanpa survei yang objektif, bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki rakyat," kata Titi.

Selama ini, kata dia, ada kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam pilkada lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi arus bawah (grass roots).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tak hanya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming saja yang akan maju di Pilkada 2020. Beberapa anak pejabat tinggi ini juga disebut masuk dalam daftar calon Pilkada 2020.

2 dari 2 halaman

Fenomena Borong Dukungan

Titi juga menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh "mafia kekuasaan" tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.

Menurut Titi, hal tersebut akan sangat mencederai demokrasi yang sedang tumbuh berkembang di Indonesia.

Titi berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggap dan bertindak tegas mencegah hal itu terjadi.

"Kewibawaan Bawaslu sebaga lembagai pengadil pemilu dipertaruhkan untuk menghadirkan pemilu/pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas" kata Titi.

"Kalau DPP parpol tetap memaksakan kehendak, jangan salahkan rakyat bila melawan dengan keras, dan ini akan menjatuhkan kewibawaan DPP parpol sendiri," kata Titi.