DPR Minta KPU Segera Petakan Daerah Pilkada Terdampak Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk segera melakukan pemetaan daerah-daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan menghitung kondisi obyektif daerah yang terkena sebaran virus Corona atau Covid-19. 

"KPU tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai validitas data dan potensi atas paparan Covid-19," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. 

Arwani menekankan bahwa pelaksanaan pilkada harus tetap menomorsatukan perlindungan terhadap warga negara tanpa terkecuali atas ancaman virus Corona. 

Arwani menjelaskan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah memberi skema dan aturan pelaksanaan pilkada jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan gangguan lainnya.

Dalam konteks itu, menurut dia, persoalan Covid-19 dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya.

Karena itu menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, ada dua skema yang terdapat dalam UU Pilkada, yaitu skema pilkada lanjutan dan pilkada susulan.

"Pasal 120 ayat (1) mengatur mengenai pemilihan lanjutan jika gangguan tersebut mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti," ujarnya dilansir Antara. 

Sementara, skema pilkada susulan, dipilih jika gangguan tersebut mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan terganggu yang diatur di Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan. 

Menurut dia, skema pilkada lanjutan atau susulan dalam Pilkada Provinsi dapat ditempuh jika 40 persen jumlah kabupaten/kota atau 50 persen jumlah pemilih yang terdaftar tidak dapat menggunakan haknya.

"Penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau susulan dilakukan oleh menteri atas usul KPU Provinsi," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: