KPU Minta Diberi Kewenangan Tetapkan Tanggal Pemungutan Suara Pilkada 2020

Ketua KPU RI, Arief Budiman saat mengumumkan rilis 32 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/2). Hingga kini, tercatat 81 Caleg Berstatus Mantan Terpidana Korupsi dalam Pemilu 2019. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta diberi kewenangan penuh untuk menetapkan waktu penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada 2020 sehingga memudahkan jika dilakukan penyesuaian, termasuk terkait dampak pandemi Corona COVID-19.

"Setelah RDP (rapat dengar pendapat) pertama, KPU langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat usulan kepada Presiden," kata Ketua KPU RI Arief Budiman, di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk "Pilkada 9 Desember 2020 Mungkinkah?".

Setidaknya ada dua hal yang diusulkan, yakni pertama terkait kewenangan melakukan penundaan, mengingat undang-undang yang ada sekarang hanya mengatur kondisi kalau terjadi bencana yang bersifat lokal, misalnya di satu atau beberapa kabupaten.

Namun, kata dia, UU belum mengatur jika terjadi bencana secara nasional, seperti pandemi Corona yang tengah terjadi.

"Nah, KPU kemarin mengambil inisiatif. Karena ada kewenangan KPU sebagai penanggung jawab akhir maka bisa menetapkan penundaan sementara empat tahapan itu secara nasional," katanya seperti dikutip dari Antara.

Jadi, Arief mengatakan KPU pusat meminta agar ditambahkan satu kewenangan, yakni diberikan kewenangan melakukan penundaan pilkada maupun pemilu.

"Selain KPU kabupaten dan KPU provinsi, juga KPU RI diberi kewenangan untuk melakukan penundaan," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua KPU Arief Budiman, laporkan tiga akun penyebar video diduga hoaks yang menyebut adanya setingan server untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Diserahkan ke KPU

Kedua, kata dia, KPU mengusulkan agar kewenangan menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara sepenuhnya diserahkan kepada KPU.

"Sehingga kalau perlu dilakukan perubahan-perubahan tidak perlu merevisi UU, cukup dilakukan revisi peraturan KPU tentang tahapan," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pemungutan suara pilkada, yang semula pelaksanaannya pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Pilkada 2020
Pilkada 2020 Ditunda
KPU
virus corona