DPR Minta Bansos untuk Masyarakat Terdampak Corona Tak Disalahgunakan Sebagai Kampanye Pilkada

Disamping itu, Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang Raya ini juga menyoroti potensi penyelewengan dana bantuan sosial. Mengingat banyak rekam jejak kasus korupsi beberapa tahun terakhir, yang terkait dengan dana bantuan sosial.

"Modelnya juga macam-macam. Mulai dari pendataannya. Sering ditemukan bersama masyarakat yang seharusnya tidak masuk kriteria penerima, justru mendapatkan dana tersebut. Ini menjadi Pekerjaan Rumah dan catatan kita bersama. Seberapa tepat sasaran data ini karena kita sering melihat dan temukan data di lapangan berbeda dengan data milik pemerintah," bebernya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malang ini menambahkan, dalam pencairannya dana yang sampai ke masyarakat sering tidak utuh atau disunat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sering juga dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik seorang kepala daerah. Dimana kerap dijumpai penerima bantuan tersebut hanya orang-orang tertentu di lingkaran kekuasaan yang punya akses dan tidak menyasar orang yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Gus Ali mengajak seluruh masyarakat mengawasi dana Bansos tersebut, terlebih Komisi II bersama Mendagri dan KPU telah menyepakati Pilkada serentak diundur 9 Desember 2020 mendatang akibat Pandemi Covid-19.