Perludem: Lanjutkan Pilkada di Tengah Pandemi, Keputusan yang Mengkhawatirkan

Perppu No. 2/2020 sama sekali tidak mengatur pelaksanaan pilkada yang menyesuaikan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. 

Dia menyadari bahwa dalam rapat kesimpulan kemarin, pelaksanaan akan mengikuti protokol kesehatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

"Untuk menyiapkan ini tentu dibutuhkan waktu yang cukup. Sementara, keputusan untuk memulai kembali tahapan pilkada pada 15 Juni 2020, jelas membuat waktu mempersiapkan kerangka hukum untuk melaksanakan pilkada dengan protocol Covid-19 tidak cukup. Akibatnya akan sangat berbahaya. Kualitas pilkada bisa menurun. Derajat keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri," ucapnya.

Selain itu, soal anggaran yang akan naik, sudah barang tentu proses pembahasan dan penambahan anggaran ini tentu membutuhkan waktu. Selain itu, harus segera melakukan pengadaan terhadap Alat Pelindung Diri (APD) dan perangkat lainnya untuk melaksanakan pilkada.

"Satu hal yang perlu diingat oleh DPR, Pemerintah, dan KPU, bahwa ketika tahapan pilkada nanti dilanjutkan, akan langsung berhadapan dengan tahapan pendaftaran pemilih, serta verifikasi dukungan calon perseorangan. Artinya, Alat Pelindung Diri (APD) dan perangkat kesehatan lainnya akan langsung digunakan dalam lebih kurang 18 hari kedepan," tutur Fadli. 

"Pertanyaannya, bagaimana mungkin pengadaan APD dan perangkat secara massal, distribusinya ke seluruh daerah pemilihan bisa selesai, sementara uangnya saja baru mulai mau dianggarkan. Sesuatu yang rasanya kurang rasional di dalam persiapan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020," ucapnya.